Agus Rahardjo setuju revisi UU KPK bila skor IPK Indonesia 50
Rilis yang dikeluarkan Transparency International pada 27 Januari 2016 lalu, diumumkan bahwa skor Indonesia menjadi 36.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan revisi undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK belum tepat dilakukan saat ini. Menurutnya revisi UU KPK bisa dilakukan setelah Indexs Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat.
"Nanti IPK 50 waktu yang tepat untuk revisi UU KPK," ujar Agus ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (12/2).
Diketahui hasil rilis yang dikeluarkan Transparency International (TI) pada 27 Januari 2016 lalu, diumumkan bahwa skor Indonesia menjadi 36. Angka itu menempati urutan ke-88 dari 168 negara.
Skor tersebut memang hanya naik 2 poin dibandingkan pencapaian tahun 2014. Namun dari sisi peringkat antarnegara terjadi kenaikan cukup signifikan, yaitu 19 peringkat.
Kemudian, pimpinan KPK yang lain pun bersikukuh untuk menolak revisi UU KPK lantaran bukan menguatkan lembaga antirasuah, melainkan melemahkan KPK.
"KPK sudah mengatakan bahwa KPK menolak revisi UU KPK karena draf yang beredar tidak ada satupun yang memperkuat KPK dan semua pasal melemahkan," ungkap Laode Muhammad Syarif.
Baca juga:
Parpol penguasa selalu ngotot ingin revisi UU KPK
Gerindra-Demokrat vs PDIP soal revisi UU KPK
Demokrat: Jangan ada barter RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK
Pesan SBY buat revisi UU KPK: Sampaikan ke rakyat, Save KPK!
Soal revisi UU KPK, Luhut sebut Demokrat & Gerindra cari popularitas
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.