Alasan Jokowi Tak Juga Terbitkan Perppu KPK Dipertanyakan
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono mempertanyakan sopan santun Presiden Joko Widodo sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jokowi diketahui tidak pernah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono mempertanyakan sopan santun Presiden Joko Widodo sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jokowi diketahui tidak pernah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Dalam membahas revisi KPK tidak melibatkan partisipasi publik, Presiden mengatakan pada DPR bahwa KPK itu bagian dari eksekutif, tetapi dalam pembahasan UU menyangkut KPK Presiden malah mengirimkan dua wakil dari kementerian. Kalau sopan mestinya diajak (KPK)," ujar Agus di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (3/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Selanjutnya, Agus juga menganggap Jokowi tidak sopan saat UU KPK hasil revisi disahkan anggota DPR yang hadir tidak kuorum.
"Undang-undang itu disetujui tidak kuorum oleh DPR. Mereka hadir 107, titip absen 182 sehingga seolah-olah kuorum. Sopan atau tidak Presiden membiarkan ini semua?" tanya Agus.
Agus juga mempertanyakan sopan santun Jokowi dalam menghargai aksi demonstrasi yang mendesak Perppu KPK diterbitkan. Seperti diketahui dalam aksi itu lima nyawa melayang.
Terakhir, Agus menuturkan Jokowi tidak menghargai Presiden sebelumnya yang memutuskan Dewan Pengawas melalui.
"Presiden satu-satunya orang yang bisa menunjuk Dewan Pengawas tidak seperti Presiden sebelumnya yang melalui Pansel. Sebagai orang yang sopan santun patut kita pertanyakan adat sopan santun ketatanegaraan Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan untuk saat ini dia tak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11).
Menurut dia, tak elok apabila dia mengeluarkan Perppu sementara proses uji materi UU KPK di MK masih berlangsung. Jokowi menilai hal ini bagian sopan santun dalam bertata negara.
"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan," jelasnya.
(mdk/did)