Anak Kades di Malang Gelar Dangdutan Saat PPKM, Polisi Segera Tetapkan Tersangka
Kepolisian Resor (Polres) Malang segera menetapkan tersangka dalam kasus dangdutan yang diduga digelar anak seorang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Malang saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Status kasusnya sudah naik ke penyidikan,
Kepolisian Resor (Polres) Malang segera menetapkan tersangka dalam kasus dangdutan yang diduga digelar anak seorang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Malang saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Status kasusnya sudah naik ke penyidikan, dan selanjutnya segera meminta keterangan saksi ahli sebelum penetapan tersangka.
"Selesai pemeriksaan kami tingkatkan ke penyidikan. Setelah itu kami akan tambahkan keterangan saksi ahli. Kemudian dilakukan gelar untuk penetapan tersangka," kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Donny Kristian Baralangi, Kamis (12/8).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
Keterangan saksi ahli di antaranya berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Inspektorat Kabupaten Malang.
Sebelumnya, Polres Malang telah meminta keterangan belasan orang saksi dalam kasus dangdutan di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Dangdutan digelar dalam rangka hajatan launching kafe milik anak Kepala Desa Gading, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
Sebuah video tersebar secara luas di mana acara tersebut berlangsung tanpa mematuhi protokol kesehatan (prokes). Tampak dalam video tersebut, pasangan sedang bernyanyi duet di atas panggung sementara lainnya duduk di kursi tanpa masker.
Pengakuan tuan rumah, acara tersebut digelar untuk pembukaan kafe dan tidak bermaksud membuat kerumunan. Katanya, acara tidak mengundang orang kecuali keluarga terdekat berjumlah 15 orang.
Donny menegaskan bahwa video yang viral tersebut menjadi salah satu alat bukti dalam pengusutan kasus tersebut. Berdasarkan fakta dinyakini adanya pelanggaran prokes.
"Keterangan saksi berikut dengan dokumentasi video di media sosial tidak ada yang memakai masker. Sampai saat ini, terang adanya pelanggaran prokes," kata Donny.
Kepada Wartawan, Suwito, Kepala Desa Gading mengaku telah dua kali menjalani pemeriksaan. Penyidik menanyakan sekitar kejadian viral tersebut.
Suwito pun mengaku tidak pernah merencanakan acara dangdutan sebelumnya. Acara bersifat spontanitas, karena kebiasaan pemuda kampung yang ingin latihan dangdutan.
"Jadi itu latihan, bukan orkesan. Kalau orkesan ya pasti besar, ada teropnya. Itu tidak ada," akunya.
Ikut diperiksa dalam kasus tersebut sebanyak 11 orang sebagai saksi, termasuk para pemain musik dangdutan, kepala desa dan anaknya.
Baca juga:
Masuk PPKM Level 3, Pontianak Siap Gelar Belajar Tatap Muka Pekan Depan
Anggota DPRD Fraksi PSI Bantah Adu Mulut dengan Polisi Saat Terkena Ganjil-Genap
Masih PPKM Level 4, Pemkot Tangsel Terapkan WFO 25 Persen
Salat Jumat Ganjil Genap Dinilai Tak Efektif, MUI Palembang Tolak Imbauan DMI
PSI Soal Insiden Ganjil Genap: Kami Minta Maaf dan Tegur Keras
Ganjil-Genap Kembali Diterapkan di Delapan Ruas Jalan di Ibu Kota
Gibran Bolehkan Mal Buka meski Solo Berstatus PPKM Level 4