Anas sarankan Jokowi tak gentar hadapi interpelasi soal BBM

Anas menyatakan wajar jika fraksi-fraksi oposisi di DPR berencana mengajukan hak interpelasi atas kenaikan harga BBM.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, tak mau ketinggalan memberikan opini seputar rencana Dewan Perwakilan Rakyat bakal meminta penjelasan soal kenaikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada pemerintah. Terdakwa kasus gratifikasi proyek-proyek pemerintah dan pencucian uang itu mengatakan Presiden Joko Widodo tak perlu risau dengan sikap DPR melancarkan jurus interpelasi.

Anas menuliskan pendapatnya di dalam secarik kertas ditulis tangan dengan pena hitam. Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu penasihat hukumnya, Handika Honggowongso, selepas menjenguk kliennya.

Anas menyatakan wajar jika fraksi-fraksi oposisi di DPR berencana mengajukan hak interpelasi atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, hal itu memang kewenangan parlemen.

"Setidaknya ada pertanyaan tentang kenaikan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak internasional, tidak dilakukannya pembicaraan lebih dulu dengan DPR, dan ke mana alokasi pengalihan subsidi," tulis Anas dalam kertas diterima awak media, Jumat (21/11).

Anas menganggap pemerintah tak perlu alergi terhadap rencana interpelasi. Sebab, hal itu memang hak konstitusional DPR. Terlebih, dia menganggap pemerintah juga wajib menjelaskan kebijakan itu kepada DPR.

"Malah kalau ada interpelasi dari DPR, pemerintah berkesempatan utk memberikan keterangan dan penjelasan yang komprehensif dan tuntas," lanjut Anas.

Menurut Anas, pemerintah sebenarnya tidak perlu gugup menghadapi interpelasi. Dia merasa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan penjelasan bisa meyakinkan DPR, seraya menyatakan hal itu adalah wajar dalam sistem demokrasi.

"Dalam sistem demokrasi yang sehat, interpelasi adalah salah satu mekanisme check and balances antara pemerintah dan DPR," sambung Anas.