Anggaran pemilu selalu bengkak tiap tahun, KPU segera diaudit BPK

Untuk Pemilu 2014 misalnya, alokasi anggarannya Rp 6,6 triliun, namun realisasinya Rp 9 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenuhi permintaan DPR. Hal itu dikatakan oleh Anggota I BPK Agung Firman Sampurna usai bertemu dengan Pimpinan DPR, Komisi II DPR dan Komisi III DPR.

"Dari skup audit, cukup realistis dilaksanakan dalam waktu dekat (audit terhadap KPU)," kata Agung di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, dikutip dari Antara, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan, akan membawa permintaan DPR ini ke dalam rapat badan BPK dan akan diambil keputusan final apakah diperlukan audit atau tidak. Agung mengatakan, apabila hasil sidang badan memutuskan dapat laksanakan audit, dan biasanya tidak ada penolakan terhadap permintaan DPR ke BPK, maka akan melaksanakan audit tersebut.

"Apabila sudah dibahas di sidang badan maka akan kami sampaikan secara resmi kepada Pimpinan DPR," ujarnya.

Agung mengatakan, BPK tidak bisa menyebutkan waktu audit tersebut namun memiliki keyakinan bahwa audit itu berdasarkan lingkup terkait dengan ketersediaan dana untuk pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan pilkada serentak.

Menurut dia, dirinya yakin bisa melaksanakan audit itu meskipun tidak menyebutkan berapa cepat pelaksanaannya dan akan diserahkan hasilnya kepada DPR RI.

"Auditnya belum dilaksanakan, audit itu bobot tugasnya tergantung skupnya," katanya.

Dia menjelaskan, semakin besar skup auditnya maka semakin lama pengujian yang dilakukan namun karena skup pemeriksaan di KPU sedikit maka memungkinkan dilaksanakan. Agung mengatakan jenis audit yang dimungkinkan adalah jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Kan hasil audit itu temuan, kesimpulan dan rekomendasi," katanya.

Dia menegaskan, akan menyerahkan hasil audit itu kepada DPR RI dan lembaga legislatif itu akan menindak lanjuti sesuai aturan perundang-undangan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menjelaskan, pertemuan antara DPR RI dengan BPK merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua lembaga itu pada Kamis (28/5). Dia berharap BPK dapat memberikan hasil audit KPU secara terbuka dan langkah itu bukan untuk kepentingan politis.

"Permintaan audit KPU bukan dalam konteks politik namun ingin menjadikan Pilkada serentak benar-benar aman," katanya.

Dalam paparan di hadapan Pimpinan DPR RI, Agung menjelaskan, bahwa pelaksanaan anggaran KPU tahun 2013 senilai Rp 2,8 triliun namun realisasinya Rp 4,9 triliun. Sementara untuk 2014 yaitu anggarannya Rp 6,6 triliun namun realisasinya Rp 9 triliun.

"Total anggaran untuk pendanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU yaitu Rp 9,4 triliun namun realisasinya Rp 13,9 triliun," pungkasnya.