Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polri Pantau Sengketa Partai Demokrat
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pada dasarnya kisruh Partai Demokrat memang sepenuhnya permasalahan internal. Namun Polri sendiri memiliki tugas dan fungsi pokok yang diatur dalam undang-undang.
Polri turut memantau sengketa kepemimpinan yang terjadi di internal Partai Demokrat. Hal itu demi mengantisipasi potensi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pada dasarnya kisruh Partai Demokrat memang sepenuhnya permasalahan internal. Namun Polri sendiri memiliki tugas dan fungsi pokok yang diatur dalam undang-undang.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
"Ada Pasal 13, salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Polri senantiasa memantau daripada permasalahan internal Partai Demokrat," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/3).
Menurutnya, segala dampak dan pengaruh dari masalah internal Partai Demokrat tetap masuk dalam perhitungan petugas. Yang jelas, Polri akan menjaga situasi di masyarakat agar tetap aman.
"Tentunya apabila ini berdampak pada situasi Kamtibmas, Polri telah siap untuk mengantisipasinya," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah kader dan simpatisan Demokrat menyambangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
Berdasarkan pantauan di kantor Kemenkumham, rombongan AHY dan kader Demokrat telah sampai sekitar pukul 10.30 WIB. Dia pun langsung masuk.
Sementara, saat menuju kantor Kemenkumham para simpatisan melakukan aksi konvoi dan melakukan mimbar di depan kantor Menteri Yasonna H Laoly itu. Tampak aparat kepolisian berjaga-jaga.
"Lawan, Lawan Moeldoko si maling partai," teriak salah satu orator.
Aksi para simpatisan Demokrat itu pun membuat situasi lalu lintas tersendat. Polisi pun langsung melarang mobil komando parkir di depan kantor Kemenkumham.
Sementara, sejumlah anggota Polisi bersenjata gas air mata juga tampak berjaga. Mereka memakai atribut lengkap penghalau massa untuk mengawal kader Demokrat.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPU Tegaskan Kepengurusan Demokrat Sah Saat Ini Dipimpin AHY
AHY Minta KemenkumHAM Tolak Hasil KLB Demokrat Deli Serdang
Din Syamsuddin: Moeldoko Layak Dipecat Jokowi
Serahkan 5 Kontainer Dokumen, AHY Yakin Kemenkum HAM Objektif
Pasang Badan untuk AHY, Ketua DPD Banten Luapkan Kekesalan pada 'Perampok Partai'
PKS Harap Tak Ada Tangan Kekuasaan Terlibat di Konflik Demokrat