Bahas Laut China Selatan, Jokowi panggil Menko Polhukam dan Menhan

ASEAN perlu menyampaikan pandangan Laut China Selatan atas hasil arbitrase yang diajukan Filipina terhadap China.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam ) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menggelar pertemuan khusus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (13/6). Pertemuan ini membahas isu Laut China Selatan.

"Kita lagi membahas mengenai south China sea," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Presiden, kata Luhut, meminta merumuskan langkah sistematis menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Hal ini mengantisipasi munculnya perbedaan sikap pejabat negara di kemudian hari.

"Supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," terangnya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, hasil pertemuan dengan Presiden ini akan didorong dalam rapat yang akan digelarnya besok. "Besok saya rapat jadi saya bisa kasih tanggapannya," tuntasnya.

Sebelumnya, Direktur Mitrawicara Antarkawasan ASEAN Kementerian Luar Negeri Derry Aman mengatakan, sengketa Laut China Selatan menjadi isu bersama di lintas ASEAN. Derry menyebutkan, ASEAN perlu menyampaikan pandangan di Laut China Selatan atas hasil arbitrase yang diajukan Filipina terhadap China.

"Indonesia termasuk dalam pandangan anggota ASEAN, dan Indonesia perlu mengeluarkan statement atas kasus ini," urainya.

Bagi pemerintah Indonesia, sebetulnya yang paling ideal adalah setiap pihak bersengketa agar sepenuhnya menjalankan implementasi Declaration of Conduct (DoC), yang kemudian diturunkan di level teknis menjadi Code of Conduct (CoC).

ASEAN kini di hadapkan pada persoalan pelik, saat Filipina secara resmi mengadukan China ke lembaga hukum internasional. Ini adalah konflik hukum pertama antara negara ASEAN dengan China terkait wilayah perairan sengketa. Filipina membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Internasional di Den Haag, sedangkan China menolak penyelesaian itu. ASEAN sejauh ini belum banyak berkomentar mengenai langkah Filipina.

Menurut Derry, masing-masing negara ASEAN memiliki pandangan tersendiri. Meski demikian, proses untuk mencapai pemahaman bersama kemungkinan antar ASEAN saja.

"Laut China Selatan kan berada di kawasan ASEAN, akan aneh kalau kita tidak memiliki pandangan," tandasnya.