Bakal dipulangkan, eks Gafatar di Kaltim ada yang menolak dibina
Diperlukan sekitar Rp 2 miliar untuk memulangkan mereka ke sepuluh provinsi.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, telah menjadwalkan pemulangan tidak kurang 700 orang mantan Gafatar, pada 17 Februari 2016. Diperlukan sekitar Rp 2 miliar untuk memulangkan mereka ke sepuluh provinsi. Sebelum dipulangkan, mereka mendapatkan pembinaan kerohanian. Namun belakangan, ada yang menolak diberi pembinaan.
Rapat koordinasi Muspida Pemkab Kutai Barat kemarin memutuskan, Minggu (14/2) nanti, mereka akan ditampung di ruang serbaguna Taman Budaya Sendawar (TBS) di pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
"Mereka dikumpulkan satu tempat, akan diberikan pembinaan di antaranya baik dari Kantor Kemenag Kutai Barat, Polri, TNI, Kesbangpol," kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Barat, Gunawan kepada merdeka.com, Jumat (12/2).
Kendati demikian, keinginan pemkab memberikan pembinaan, tidak berjalan mulus. Sebagian dari warga mantan Gafatar itu menolak diberikan pembinaan.
"Iya, ada yang menolak. Alasannya, sudah mau dipulangkan, untuk apa dibina. Tapi kami tetap dari pemkab, kewajiban kami beri pembinaan, perihal pemahaman agama dan kenegaraan mereka," tegas Gunawan.
Masih dari keputusan hasil rapat penanganan mantan Gafatar, diperlukan dana keseluruhan sekitar Rp 2 miliar, untuk memulangkan mereka ke 10 provinsi tujuan. Terkait besaran dana itu, pemkab Kutai Barat akan membicarakan kembali bersama pemprov Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
"Kita berharap ada bantuan pemprov, sebagaimana pemulangan sebelumnya dari kabupaten kutai kartanegara," ujar Gunawan.
Dari inventarisir daerah pemulangan, didapat 10 provinsi tujuan. Di antaranya Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Opsi pemulangan, rencananya menggunakan transportasi udara, setelah dibawa dengan menggunakan bus dan truk dari Kutai Barat.
"Jumlahnya sekitar 725 orang, sekitar 663 orang dari kecamatan Muara Pahu. Selebihnya ada di wilayah kota (kecamatan Melak dan kecamatan Barong Tongkok). Nanti jumlah mereka diinventarisir lagi," pungkas Gunawan.