Bambang Widodo Umar: Kita tidak ingin ada kelompok perlemah KPK
"Ini dukungan dari akademisi untuk ikut mempertahankan bagaimana eksistensi KPK ini agar lebih kuat lagi," ujar Bambang.
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Bambang merupakan bentuk dukungan dari akademisi terkait eksistensi KPK agar tetap dipertahankan, bukan malah dilemahkan dengan cara revisi UU KPK.
"Ini dukungan dari akademisi untuk ikut mempertahankan bagaimana eksistensi KPK ini agar lebih kuat lagi. Kita tidak ingin ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu yang akan memperlemah KPK," ungkap Bambang kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/2).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Menurut Bambang masyarakat masih sangat membutuhkan KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dia juga menambahkan saat ini tinggal KPK yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
"Kita masih butuh KPK untuk bagaimana membuat republik ini lebih adil makmur, sejahtera begitu," tegasnya.
Meski demikian, Bambang mengakui pihaknya tidak serta merta menolak secara tegas terkait revisi UU KPK. Namun, hanya ingin mempertahankan eksistensi KPK.
"Saya tidak menolak adanya revisi. Tapi kita mempertahankan eksistensi perundang undangan KPK yang ada saja dulu, sekarang ini belum saatnya (revisi undang-undang (KPK)," tandasnya.
Seperti diketahui revisi undang-undang KPK saat ini sudah akan memasuki tahap pembahasan di rapat paripurna, Kamis (18/2), namun rapat diundur hingga selasa (23/2) minggu depan.
Banyaknya pihak yang menolak revisi undang-undang KPK lantaran ada empat point yang dinilai hanya akan memperlemah KPK. Keempat poin tersebut adalah, adanya dewan pengawas KPK, penyadapan yang terlebih dahulu meminta izin, kewenangan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), dan terakhir pengangkatan penyidik independen.
(mdk/rhm)