Bamsoet tanggapi Dave Laksono: Susah tanggapi anak baru kemarin!
Menurut Bambang, perluasan wewenang adalah sebuah kajian sementara, bukan keputusan Rapimnas.
Wacana perluasan wewenang Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar menjadi seolah menjadi topik perdebatan baru di antara kedua kubu Golkar. Wacana ini bergulir seiring penegasan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Munas Bali yang menyatakan mundur dari jabatan Ketum.
Tudingan pun muncul dari Ketua DPP Golkar kubu Munas Ancol, Dave Laksono. Putra Agung Laksono itu menilai, perluasan wewenang tersebut justru akan menjadikan Ketua umum yang baru sebagai boneka. Wewenang kekuasan pun menurut dia akan dikendalikan oleh Wantim.
Menurut Bendum Golkar, Bambang Soesatyo, perluasan wewenang adalah sebuah kajian sementara, bukan keputusan Rapimnas. Hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam munas bersama kedua kubu.
"Ya susah saya menanggapi anak muda yang baru masuk kemarin di Golkar. Ini kan masih kajian. Keputusannya ada di munas," kata Bamsoet di Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Bamseot menyatakan, perluasan wewenang bukan memberikan kekuasan dan keleluasaan khusus bagi Wantim. Wantim hanya akan memperkuat putusan DPP.
"Perluasan wewenang itu bukan seperti hak veto. Yang dibutuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan. Dia hanya menyempurnakan keputusan DPP," jelas dia.
"Misalnya keputusan DPP tentang siapa yang jadi Capres dan Cawapres, siapa yang menjadi calon anggota legislatif, dan siapa yang menjadi calon kepala daerah. Nah Wantim ini yang akan menyempurnakan keputusan itu," sambung dia.
Menurut dia, calon boneka yang dituduhkan Dave Laksono sungguh tidak tepat sasaran. "Pak Ical itu belum tentu. Kan Pak Agung juga bisa, ada Pak JK, Pak Akbar Tanjung. Kalau misalnya Pak Agung Laksono yang jadi Wantim, apa dia masih komentar begitu? Jadi jangan dulu terburu-buru. Ini masih sebuah kajian yang kita minta dipertimbangkan," pungkas Bamsoet.
Baca juga:
Bamsoet yakin Golkar dapat jatah menteri: Itu derita partai lain
Bamsoet sebut Prabowo relakan kader Gerindra jadi menteri Jokowi
Golkar dukung pemerintah, Ical sudah siapkan nama buat menteri
Masih kader Golkar, JK atau Luhut boleh maju ketua umum
Selain muda, calon ketua umum Golkar juga harus punya finansial kuat
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Golkar belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Oleh sebab itu, Doli mengatakan alasan itu yang membuat Golkar belum memutuskan nasib Ridwan Kamil. Pengumuman baru akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. “Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,” kata Doli.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.