Bantah Mahfud MD, Menteri ATR/BPN Tegaskan Redistribusi Tanah di Era Jokowi Capai Lebih dari 2,96 Juta Bidang
Menteri ATR/BPN berikan bantahan terkait pernyataan Mahfud MD.
Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Jokowi Semakin Mengakselerasi Penebitan Sertifikat Redistribusi
Redistribusi adalah proses peralihan tanah yang dimiliki individu atau kelompok ke masyarakat atau individu lainnya dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.
Tanah yang diredistribusikan adalah hasil dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, dan pelepasan kawasan hutan. Program ini seperti yang dijelaskan oleh Hadi sudah berlangsung sejak 1961 dan semakin diakselerasi selama era Jokowi.
“Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,” kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024).
-
Apa yang Mahfud MD soroti dalam debat cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Bagaimana Mahfud Md merespon pengumumannya sebagai cawapres? Usai diumumkan jadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud Md yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyampaikan terima kasih."Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini," kata Mahfud di DPP PDIP.
-
Kapan Mahfud Md diumumkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Tepat pada Rabu 18 Oktober 2023, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud Md menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
-
Bagaimana Mahfud MD menggambarkan luas deforestasi di Indonesia? Dia turut menganalogikan, luas 12,5 juta hektare deforestasi hutan ini setara dengan 23 kali luas Pulau Madura, bahkan lebih besar dari luas wilayah Korea Selatan. "Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi 10 tahun," ucapnya.
-
Kenapa Mahfud Md dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Saya dengan mantap mengambil keputusan untuk bangsa dan negara dengan mengucapkan bismilah, maka cawapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Mahfud Md,
-
Apa yang dilakukan pendukung Ganjar-Mahfud saat debat capres? Pendukung merasa senang capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setuju dengan gagasan Ganjar TPN Ganjar-Mahfud Soal Pendukung Acungkan 3 Jari Saat Debat Capres: Tidak Mengganggu Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Andi Widjajanto menjelaskan terkait insiden pendukung nomor urut tiga Ganjar-Mahfud yang mengacungkan 3 jari saat debat capres, pada Minggu (7/1). Andi mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran pendukung merasa senang capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setuju dengan gagasan Ganjar Pranowo.
“Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,”
tanbah Hadi.
Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan.
“Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,” ujar dia.
Terus Lakukan Koordinasi dengan KLHK
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menambahkan, kementerian yang ia pimpin terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya akselerasi redistribusi tanah. Dia pun menyebut ada sekitar 22 ribu desa di kawasan hutan yang sedang diupayakan untuk diserahkan ke masyarakat.
Langkah ini, merupakan komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria.
“Saya harus koordinasi dengan KLHK agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan. Kami juga koordinasi dengan KKP untuk selesaikan permasalahan masyarakat yang hidup di atas perairan, di pesisir,” ujar dia.
“Reforma agraria bukan hanya dilakukan oleh ATR/BPN. Namun ada juga dari KLHK dan KKP. Jadi permasalahan pertanahan bisa diselesaikan asal sinergi antara ATR/BPN dengan KLHK dan KKP dan ini masih dalam proses. Oleh sebab itu, tahun 2024 akan kita tingkatkan sinergi dan koordinasi,” sambung Hadi.
Debat antara Mahfud dan Gibran
Perdebatan seputar redistribusi tanah terjadi saat Mahfud MD menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal kebijakan reforma agraria yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
- Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah
- AHY Resmi Jadi Menteri ATR/BPN, Ini 3 Target Utama dari Presiden Jokowi
- Jawab Mahfud MD, Wamen ATR Sebut Redistribusi Tanah Melonjak di Era Jokowi
- Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
"Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL (Program Tanah Sistematis Lengkap), redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan," kata Gibran.
Kemudian, Mahfud menjawab “reforma agraria ada tiga, satu legalisasi, kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah, ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya ini."