Banyak pungli di perbatasan, Wagub Aceh lapor Menko Darmin
Banyak pungli di perbatasan, Wagub Aceh lapor Menko Darmin. Nova menambahkan, sudah ada pertemuan antara Kapolda berkali-kali, namun masih belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal Ini sangat mengganggu perekonomian rakyat.
Maraknya pungutan liar terhadap kendaraan yang melintas di perbatasan Aceh ke Medan selama ini, membuat pemerintah Aceh gerah. Untuk mengatasi praktik haram itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melaporkan praktik itu kepada Menteri Koordinator Perekonomian.
"Yang kami hadapi di Aceh, pungli perbatasan masih dirasakan masyarakat. Walaupun Saber Pungli secara formal sudah digalakkan, namun pihak berwenang melakukan pungli di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, dan itu luar biasa," ujar Wagub Aceh dihadapan para Gubernur se-Sumatera dalam Rapat Koordinasi TPID se Sumatera yang berlangsung di Novotel, Pangkal Pinang, Kamis (28/9).
Nova menambahkan, sudah ada pertemuan antara Kapolda berkali-kali, namun masih belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal Ini sangat mengganggu perekonomian rakyat. Jumlah pungutannya memang kecil tapi sangat merugikan bagi rakyat dan juga dapat memicu inflasi.
"Sulit sekali kita hilangkan penyakitnya. Tolong pak menteri menyampaikan kepada Kapolri, termasuk teman-teman yang lain terkait kebijakan hukum," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan kebijakan hukum semestinya tidak merugikan rakyat. "Saya akan membicarakan hal tersebut bersama Menkopolhukam dan juga Kapolri nantinya. Dengan alasan apapun, semestinya hal tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum," ujarnya.
Rapat koordinasi TPID membahas beberapa hal-hal terkait kebijakan isu strategis dari tiap-tiap daerah. Untuk Aceh, sejumlah isu strategis lainnya yang dibahas yaitu terkait perjanjian perdagangan antara provinsi, perjanjian perdagangan antar kabupaten/kota, pengembangan dan penguatan peran dan fungsi perusahaan, pembangunan cold storage, percepatan pembangunan jalan tol sumatera, percepatan pembangunan bendungan.
Selain itu, isu strategis lainnya tentang optomalisasi sistem informasi dan data masyarakat, optimalisasi pemanfaatan pelabuhan laut serta panjangnya rantai distribusi dan pola perdangan yang kurang efisien.