Banyuwangi Siap Perbaiki Layanan Publik Sesuai Standar Ombudsman
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, perbaikan sistem pelayanan publik terus dilakukan, termasuk perbaikan inovasi terbaru, berupa pelayanan digital berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang telah disoft launching.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap melakukan sejumlah perbaikan sistem pelayanan publik yang efisien sesuai arahan tim Ombudsman RI.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, perbaikan sistem pelayanan publik terus dilakukan, termasuk perbaikan inovasi terbaru, berupa pelayanan digital berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang telah disoft launching.
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Dimana insentif diserahkan kepada Banyuwangi? Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (6/11).
-
Kenapa Banyuwangi meraih penghargaan tersebut? "Alhamdulillah, hari ini di Istana Negara, kami menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini tentu mendorong semua elemen di Banyuwangi untuk terus kompak melakukan pengendalian inflasi secara lebih baik lagi, agar daya beli masyarakat selalu terjaga," ujar Ipuk.
Saat menemui kunjungan tim Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur di Banyuwangi, Anas berharap banyak mendapat masukan untuk perbaikan pelayanan publik sesuai standar pemerintah pusat.
"Ini ilmu yang berguna buat kami, sehingga kami bisa terus memperbaiki diri. Hal-hal yang disarankan oleh Ombudsman akan kami penuhi seoptimal mungkin. Tentunya bukan semata-mata mengharapkan penghargaan, tetapi demi perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat," kata Anas, Kamis (20/6).
©2019 Merdeka.com
Selama berada di Banyuwangi Ombudsman akan melakukan observasi untuk kesiapan daerah-daerah menghadapi survei di bulan Agustus nanti. Ombudsman akan melakukan survei kepatuhan standar pelayanan publik di Indonesia
"Kedatangan kami kemari kali ini untuk mengobservasi dan memastikan kesiapan Kabupaten Banyuwangi, agar pada saat dilakukan penilaian pada bulan Agustus nanti, nilai Banyuwangi sudah memenuhi standar," ujar Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Muflihul Hadi.
Sesuai standar pelayanan publik oleh Ombudsman, setiap daerah termasuk Pemkab Banyuwangi diminta untuk melengkapi 15 indikator.
©2019 Merdeka.com
Beberapa di antaranya, tentang persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, apakah ada loket pengaduan atau tidak serta bagaimana pengelolaannya, dan fasilitas untuk kaum rentan seperti difabel, lansia atau ibu hamil.
Sementara itu, Muflihul mengatakan sejauh ini, Banyuwangi tercatat mengantongi sejumlah prestasi terkait pelayanan publik. Pihaknya berharap, dari 15 indikator standar pelayanan publik, bisa segera dimaksimalkan.
"Jika Banyuwangi dinyatakan pelayanan publiknya sudah memenuhi standar, maka ini akan menyempurnakan prestasi Banyuwangi terkait pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," ujarnya.
©2019 Merdeka.com
Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, di tingkat otoritas negara, pemerintahan, badan swasta, serta perseorangan.
Pekan lalu, Banyuwangi meluncurkan inovasi pelayanan publik terbaru, yakni pelayanan publik mandiri berbasis NIK.
Melalui aplikasi Banyuwangi Smart Kampung yang bisa diunduh melalui Playstore di gawai android, masyarakat bisa mengurus puluhan kebutuhan administrasi secara online, cukup di gawainya masing-masing.
©2019 Merdeka.com
Melalui aplikasi Smart Kampung dan mesin layanan mandiri, masyarakat cukup menunjukkan Nomor Induk KTP -Elektronik masing-masing, maka beberapa kebutuhan administrasi mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan perizinan, pajak dan retribusi bisa langsung diurus dari gawai masing-masing.
Setelah proses persyaratan pengurusan dokumen diajukan via online, otoritas kepala desa, camat atau kepala dinas akan memantau dan melakukan verifikasi. Bila semua sudah lengkap, maka akan disahkan melalui tandatangan digital dan stempel barcode. Bila sudah, pemohon bisa mencetak sendiri dokumen yang telah disahkan.
(mdk/hhw)