Bareskrim didesak panggil Jokowi dan Ahok soal kasus UPS
Saat jadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi dianggap berwenang mengawasi penggunaan anggaran.
Bareskrim Mabes Polri telah memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar terkait dugaan mark up pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014.
Mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 Igo Ilham mendesak jangan hanya anggota dewan yang dipanggil, tetapi juga pihak eksekutif, yaitu gubernur dan wakilnya selaku pelaksana juga harus dimintai keterangan terkait kasus ini.
"Seluruh anggota komisi E dipanggil untuk dimintai keterangan. Seluruhnya datang. Ya kita datang, Menurut saya ya, gubernur dan wakil gubernur harus dipanggil," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4).
Menurutnya pemanggilan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri jangan hanya sepihak. Sebab Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu masih dipegang Joko Widodo, juga berwenang mengawasi dalam penggunaan anggaran.
"Kan pelaksananya pemerintah, jadi Jokowi harus dipanggil selaku gubernur. Mengapa mereka tidak melakukan fungsi kontrol misalnya. Sama dimintai keterangan," tegasnya.
Politisi PKS ini berkilah tidak mengetahui apa-apa terkait kasus yang menghabiskan anggaran senilai Rp 330 miliar. Sebab yang mengambil keputusan dalam kasus ini kemungkinan adalah ketua fraksi, ketua komisi E dan ketua badan anggaran (banggar).
"Proses inputan itukan di ketua komisi dan fraksi. Hasil pembahasan kan diserahkan ke ketua banggar. Key person-nya di situ. Kalau anggota atau sekretaris kan enggak bisa melakukan input," ujarnya.
Walaupun begitu, dia tetap meminta Bareskrim Mabes Polri untuk tetap memanggil Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama karena mereka turut bertanggungjawab meloloskan program pengadaan tersebut.
"Jokowi harus dipanggil dong. Ahok harus dipanggil dong. Pimpinan dewan dipanggil dong. Pimpinan fraksi dipanggil dong. Semua anggota komisi E dipanggil dong," tutup Igo.
Baca juga:
Bareskrim tangkap tersangka UPS Alex Usman di RS
Ahok: Kalau mau periksa saya kenapa enggak minta periksa Pak Jokowi?
8 Jam diperiksa di Bareskrim, Haji Lulung irit bicara soal kasus UPS
Taufik: Anggota Fraksi gerindra jadi tersangka UPS langsung dipecat
Ketua Fraksi PPP DPRD DKI yakin Lulung tidak korupsi UPS
Eks Sekretaris Komisi E DPRD tak gentar diperiksa Bareskrim soal UPS
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Mengapa Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi banyak berasal dari kader partai pendukung pemerintah? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).