Bekas tambang di Kaltim telan 22 nyawa, Jokowi diminta turun tangan

Perusahaan penambang diduga lalai karena tidak menutup lahan bekas penggalian sesuai ketentuan.

Dua pelajar tewas di lubang bekas tambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menggenapkan korban anak tewas menjadi 22 orang. Presiden Joko Widodo diminta turun tangan menengok ke lahan bekas tambang, yang dibiarkan terbuka dan membahayakan warga setempat.

Tim Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur menyatakan enam tuntutan supaya insiden serupa diakhiri.

"Gubernur Kaltim harus menyatakan kondisi darurat lubang tambang. Selain itu juga mendesak presiden Jokowi segera turun blusukan ke lokasi tambang, yang telah menelan nyawa anak, sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin bangsa," kata Divisi Lapor Kasus JATAM Kaltim, Ketut Bagia Yasa, dalam keterangannya kepada wartawan di Samarinda, Kamis (24/3).

Ketut melanjutkan, 22 anak tewas di lubang bekas tambang batu bara tersebar di beberapa lokasi. Yaitu 13 anak di Kota Samarinda, delapan anak di Kutai Kartanegara, serta satu anak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"Kami mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga Gubernur Kaltim mencabut izin pertambangan PT BBE, mengacu peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif, di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," ucap Ketut.

Ketut juga meminta pemerintah setempat mencopot kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim, yang dianggap tidak mengambil langkah serius dalam aspek pencegahan, penegakan hukum dan evaluasi, juga lalai dalam pengawasan. Mereka juga menuntut pengusutan kasus dugaan tindak pidana, mengakibatkan tewasnya 22 anak di kolam bekas tambang.

Menurut JATAM, dalam penelusuran pascakejadian kedua pelajar sekolah menengah kejuruan itu dilaporkan hilang, tidak ditemukan adanya rambu peringatan di sekitar kolam bekas tambang saat ini menyerupai danau itu.

"Bahkan anak-anak, sangat mudah memperoleh akses untuk menuju kolam, bermain di kolam. Tidak ada larangan atau pagar pelindung," tambah Ketut.

JATAM juga mendokumentasikan kondisi danau bekas tambang, dan melakukan pemetaan jarak danau bekas tambang ke pemukiman. Diketahui, jarak dekat lubang tambang dengan permukiman warga sekitar berjarak 184 meter.

"Diduga, perusahaan tambang PT BBE melanggar peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 4 tahun 2012, tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan terbuka batu bara, minimal 500 meter," ujar Ketut.

JATAM Kaltim menyatakan, PT BBE mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nomor 540/2802/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2010, diterbitkan Gubernur Kalimantan Timur. Luas konsesi mencapai 488,67 hektare, di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, mengatur pemegang izin tambang usai melakukan operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dengan segera.

"Paling lambat terhitung 30 hari kalender," imbuh Ketut.

Diketahui, Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kerjanya di kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca juga:
2 Pekerja tambang di Samarinda tertimbun longsor, 1 belum ditemukan
4 Murid SD di Jombang tewas di bekas galian, 2 orang jadi tersangka
Hirup gas beracun, 5 gurandil di Bogor tewas di dalam sumur
Inilah profesi yang paling sering terkena radiasi nuklir