Bekasi minta dana hibah Rp 1 triliun ke Ahok

Dana tersebut merupakan komitmen Ahok untuk Bekasi sebagai kawasan penyangga ibukota.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengajukan permintaan bantuan dana hibah infrastruktur kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan tersebut merupakan komitmen Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk Bekasi sebagai kawasan penyangga ibukota.

"Pengajuan dana hibah ini merupakan komitmen Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membangun sinergitas dengan sejumlah kawasan penyangga Jakarta," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Minggu (22/11).

Menurut dia, dana tersebut untuk sejumlah proyek pembangunan jalan dan pengentasan titik kemacetan lalu lintas serta pembangunan infrastruktur guna mengatasi banjir. Di Bekasi sendiri, terdapat lebih 40 titik banjir.

"Saat ini di Kota Bekasi ada 49 titik banjir dan 19 titik kemacetan lalu lintas yang perlu diselesaikan dengan membangun sinergitas dengan kawasan sekitar perbatasan," ujarnya.

Rahmat Effendi menjelaskan, untuk membangun sejumlah proyek, di antaranya pengentasan kemacetan Jalan Jatiwaringin Pondokgede senilai Rp 400 juta, pembangunan jalan di Kecamatan Bekasi Utara, pengentasan banjir di Perumahan Pondokgede Permai Rp20 miliar, pembangunan Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Timur, Jalan K.H. Noer Alie Kalimalang, serta pembangunan Jalan tembus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu.

"Kami sudah mengajukan proposal permohonan dana hibahya ke Pemprov DKI. Program dana hibah ini terkait dengan kemitraan kami dengan DKI," katanya.

Meski demikian, Rahmat tidak berharap dana tersebut dapat seluruhnya dipenuhi DKI. Minimal setengah dari dana yang diajukan dapat direalisasikan oleh Gubernur DKI.

"Kabarnya DKI menyanggupi Rp 400 miliar pada tahun 2016. Akan tetapi, kita lihat saja nanti," ujarnya.