Bertemu Jokowi, kepala BKKBN lapor ingin hidupkan program KB

Kebijakan itu dilakukan sesuai target pemerintah menurunkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 1,38 persen pada 2016.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty di Istana Merdeka, Jakarta. Kepada presiden, Surya melaporkan soal program BKKBN untuk kembali menghidupkan lagi program KB.

"Karena kita merasakan program KB, program kependudukan itu katakanlah menurun, sehingga harus diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan apa yang disebut program kependudukan, KB," kata Surya di Istana, Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut Surya, prorgram kependudukan dan keluarga berencana menjadi hal yang wajib dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk pusat sendiri mengelola 10 subkewenangan, antara lain adalah petugas lapangan KB, penyuluh KB akan dikembalikan dan dikelola oleh pusat.

"Jadi mereka nanti adalah aparatur sipil negara, pegawai pusat yang direkrut oleh pusat dan dilatih, serta diberikan sertifikasi KB dan penyuluh KB," jelasnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengelola alat dan obat kontrasepsi. Serta akan mengelola sistem informasi keluarga yang nanti merupakan basis data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat yang dapat dijadikan basis atau dasar perencanaan pembangunan ke depan yg langsung menyentuh kepada masyarakat.

"Terus ada yang lain lagi, kami melaporkan bahwa kita merencanakan mengajak presiden untuk melaunching apa yang kita sebut, kita namakan kampung KB. Jadi merupakan pilot project di tiap satu kabupaten akan didirikan kampung KB, di mana di situ ada yang kita sebut rumah sehat," jelas Surya.

"Rumah sehat akan merupakan tempat di mana para keluarga, para ibu-ibu untuk mengembangkan program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Jadi kita harapkan keluarga akan makin sejahtera setelah mengikuti program KB, tapi akan lebih sejahtera dengan mengikuti program-program pembangunan keluarga, yaitu tri bina tadi," tutupnya.

Saat ini, pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Kebijakan itu dilakukan sesuai target pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 1,38 persen pada 2016.