Biaya ujian mahal, calon dokter di Makassar demo

Jika tak lulus ujian kompetensi dokter Indonesia (UKDI), seorang dokter tak dapat izin praktik.

Ratusan mahasiswa kedokteran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Profesi Kedokteran (AMPK) Makassar menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah terkait dengan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kantor DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (19/03) siang. Mereka menilai UU tersebut sangat pragmatis dan merugikan.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut menghentikan komersialisasi pendidikan kedokteran karena menjadikan dokter pragmatis dan apatis. "Kita ingin menyelamatkan nyawa bukan berbisnis," teriak Asrikar, salah seorang Mahasiswa Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Dalam praktiknya, mahasiswa kedokteran dituntut untuk ikut Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dan harus membayar Rp 600 ribu setiap ujian dan tahun ini naik hingga 3 juta. "Kami diharuskan ikut ujian nasional, ini tidak adil dan tidak rasional menilai kompetensi seorang dokter melalui 200 soal tertulis dan ketika tidak lulus harus ikut ujian lagi, padahal kami juga sudah bergelar dokter," ujar Syarul Iksan, mahasiswa kedokteran UMI Makassar yang mengeluhkan sudah 5 kali ikut UKDI, namun tidak lulus.

Mahasiswa menilai Ujian Kompetensi Kedokteran berbau bisnis. 200 Orang yang ikut ujian tapi nyatanya yang lulus hanya 30 orang. Dalam setahun 4 kali pelaksanaan UKDI di Indonesia dengan peserta 2 ribu orang. Dana Rp 20 miliar yang digunakan UKDI dan tidak transparan.

Menurutnya, ada persoalan dalam Undang-Undang ini, kerena Konsil Kedokteran Indonesia yang ditunjuk melakukan UKDI memiliki wewenang tentang registrasi profesi dokter. Jika tidak lulus UKDI, seorang dokter tidak bisa diberikan izin praktik. Ini melahirkan dokter-dokter yang berpikir materi saja.

"Kami ingin memperjuangkan Indonesia sehat, banyak rumah sakit yang menolak pasien. Karena banyak dokter hanya berpikir bisnis, karena diciptakan oleh Undang-Undang praktik kedokteran tersebut," ujar kordinator lapangan Asrikar.

Dalam aksinya, mahasiswa kemudian ditemui anggota Komisi E dan D. Mahasiswa mendesak dibuat Pansus tentang Pendidikan Kedokteran sehingga tercipta akuntabilitas dan transparan.