Blak-blakan Wamen Helvi Bongkar Isi Percakapan dengan Prabowo, Bahas Modal buat UMKM

UMKM itu adalah masyarakat umum yang rata-rata berada di bawah dan menentukan hajat hidup orang banyak.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Yuni Moraza mengatakan ada dua tugas pokok dari Presiden Prabowo yang harus diselesaikan dalam permasalahan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Ia menyebut, UMKM itu adalah masyarakat umum yang rata-rata berada di bawah dan menentukan hajat hidup orang banyak. Dan mereka adalah pahlawan ekonomi nasional, karena kontribusi dari UMKM terhadap Produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen.

"Jadi perlu sedikit saya terangkan. Saya dipanggil Pak Prabowo untuk membantu beliau di kabinet, dua hal pokok yang beliau pesankan ke saya," kata Wamen Helvi, saat memberikan sambutan di acara MikroEx Summit 2024, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/11) malam.

Ia menyebutkan, pertama adalah yaitu masalah klasik yang berada di tanah air tentang UMKM ini. Ialah, kesulitan modal dan tidak ada modal dan kemudian sulit pula akses modal untuk para UMKM.

"Persoalan keduanya, adalah jago berinovasi, jago berproduksi, (tapi) pasar tidak menyerap. Dua penugasan itulah yang diberikan kepada kami, Maman Abdurrahman sebagai Menteri dan saya sebagai wakil beliau di Kementerian UMKM" ungkapnya.

Wamen Helvi juga menyampaikan, Presiden Prabowo juga berpesan agar menyiapkan modal bagi para UMKM dan buka akses permodalan sebanyak-banyaknya,"Kedua, tolong bikin channel pasar, kemudian buka akses pasar sebesar-besarnya," jelasnya.

Menurutnya, sebagai pembantu Presiden Prabowo tentu saja berusaha memikirkan UMKM kedepannya. Supaya UMKM tetap eksis karena mereka menyumbang 60 persen lebih dari PDB dan itu terbukti beberapa kali UMKM ini diterpa krisis hanya UMKM yang sanggup bertahan.

"Ini sesuatu hal yang bagi Pak Prabowo, adalah suatu ketahanan daripada pelaku usaha ini. Dalam kami mencoba untuk melaksanakan perintah presiden. Kami berusaha untuk menghubungi perbankan, kami bertanya masalah penyerapan KUR seperti apa, baik itu level mikro kecil atau menengah," jelasnya.

Kemudian, ia telah memetakan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Lalu, dalam identifikasi ditemukan struktur permodalan UMKM banyak yang belum terformal-kan, terutama di mikro yang seakan-akan UMKM tumbuh menjalani takdir. Maka, pihaknya meminta kepada Permodalan Nasional Madani (PMN) dan para deputi mulai dari wirausaha dan ekonomi Kementerian UMKM terkait kebutuhan mereka dan di sana pihaknya mulai menginventarisir.

"Dari beberapa presentasi, kami melihat ada secercah harapan bahwa sebetulnya UMKM itu di posisi terbawah juga mengalami kesengsaraan. Tapi di satu sisi juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang didorong oleh kerja-kerja kementerian UMKM selama ini, salah satu hasilnya (acara) seperti ini," ujarnya.

Selain itu, ia menilai melihat persaingan UMKM sekarang itu tidak bisa lagi bermanja-manja dengan sistem konvensional. Karena perkembangan teknologi dan informasi, suka tidak suka UMKM harus masuk ke digitalisasi ekonomi.

Menurutnya, UMKM itu juga memiliki porsi di industri manufaktur dan harus bisa mengisi rantai pasok itu dan diikutsertakan. Namun, tentu saja ke depan harus melakukan sinergi dan yang paling terdekat dari program kerja kabinet tentu saja adalah BUMN.

"Nah kita dorong UMKM untuk masuk ke siklus ekosistemnya, sehingga nanti diharapkan UMKM ini mengambil porsi paling tidak separuh dari apa yang ada rantai pasok berdasarkan potensi daerah atau keragaman manufaktur yang ada di daerah," jelasnya.

Namun, ia menilai kelemahan yang ada di Indonesia ini adalah masalah pendataan. Maka kedepannya pihaknya akan membuat program Sistem Anggota Pengelolaan Aktivitas UMKM atau SAPA sebagai big sistem.

"Apapun program pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran kenapa? karena pendataan kita. Akhirnya kami simpulkan bahwa kemudian UMKM harus punya big sistem yang kita sebut dengan Sapa UMKM," ujarnya.

"Kedepan kita akan punya itu. Sehingga setiap UMKM itu kita sajikan data, pasar dia apa, kemudian kemitraan dia apa, kemudian pameran di mana saja. Kemudian pasar ekspornya seperti apa, dan dukungan perbankan atau permodalan yang berada di lingkup proses bisnisnya dengan apa. Itu, nanti semua bisa diakses," ujarnya.

Godok Hapus Utang UMKM

Di samping itu, Helvi juga menyinggung soal utang UMKM yang macet. Saat ini, pihak Kementerian UMKM tengah menggodok petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penghapusan piutang macet kepada UMKM di Indonesia.

"Itu kan sedang dibikinkan juklak- juknisnya. Tetapi pada intinya perbankan sendiri punya data dan mereka sebetulnya sudah bekerja," kata Wamen Helvi.

Pihaknya juga meminta kepada pelaku UMKM yang sesuai dengan kriteria penghapusan piutang dapat menghubungi perbankan,"Selama dia (UMKM) ada di kategori SK (surat keputusan) presiden itu silakan ke bank," imbuhnya.

Selain itu, Wamen Helvi juga meminta perbankan untuk menerapkan transparansi dalam menjalankan program penghapusan piutang UMKM tersebut.