BPK Pilih Banyuwangi Jadi Tempat Diklat Kepemimpinan Administrator
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat menggelar acara diklat dan studi lapangan kepemimpinan administrator angkatan pertama. Diklat tersebut diikuti 28 administrator BPK se-Indonesia via online berlangsung mulai 3-7 Agustus 2020.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat menggelar acara diklat dan studi lapangan kepemimpinan administrator angkatan pertama. Diklat tersebut diikuti 28 administrator BPK se-Indonesia via online berlangsung mulai 3-7 Agustus 2020.
Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) BPK, Hery Subowo mengatakan, dari 28 peserta pihaknya membagi jadi lima kelompok, tiga kelompok ditempatkan di Banyuwangi dan dua di kementerian. Hal ini dilakukan sesuai protokol pencegahan virus Corona (Covid-19).
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Apa penghargaan yang diraih Banyuwangi? Diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Istana Negara, Kamis (31/8/2023), Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
"Mereka merupakan administrator BPK dari seluruh wilayah di Indonesia. Tiga kelompok yang terdiri atas 17 orang mengambil studi lapangan di Banyuwangi, sementara dua kelompok lainnya yang terdiri atas 11 orang di Kementerian Keuangan," kata Hery, Senin (3/8).
Para peserta yang di Banyuwangi dibagi di tiga tempat, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Mal Pelayanan Publik (MPP) dan belajar soal smart kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD).
Hery mengatakan, Banyuwangi dipilih menjadi bagian tempat diklat dan studi lapangan karena dinilai banyak memiliki inovasi dalam kerja birokrasi.
"Kami tertarik dengan berbagai inovasi yang dibuat Banyuwangi. Rasanya inovasinya tidak pernah berhenti dan menyeluruh di berbagai sektor," kata Hery.
Hery menyebut, pengalaman yang diperoleh Banyuwangi dari berbagai inovasi yang dijalankan diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk para peserta diklat ini.
"Kami ingin belajar dari praktik terbaik yang dilakukan Banyuwangi. Pengalaman adalah guru terbaik. Boleh jadi substansi perubahan berbeda, tapi semangat perubahannya itu yang ingin kami contoh. Bagaimana cara mengelola perubahan itu yang ingin kita tiru, bagaimana menggalang dukungan, merumuskan dan mengawal agenda perubahan, dan bagaimana eksistensi perubahan itu," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diundang menjadi narasumber dalam diklat kepemimpinan administrator BPK secara online dengan seluruh peserta. Dalam kesempatan tersebut Anas menceritakan bagaimana Banyuwangi berproses membangun berbagai inovasinya.
"Kami berpegang pada teori pakar manajemen Peter Drucker, tiga kunci pokok dalam mengelola pemerintahan saat ini, yakni speed, inovasi dan marketing. Inovasi menjadi kunci bagi kami untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah serta kesejahteraan warga," katanya.
Anas mencontohkan pendirian Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi, pada 6 Oktober 2017 menjadi yang pertama di Indonesia setingkat kabupaten.
Saat ini MPP telah melayani 204 jenis layanan dalam satu atap mulai urusan administrasi kependudukan, berbagai jenis izin usaha, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin kendaraan, hingga pembayaran retribusi daerah.
"Jika kita memiliki ide bagus, harus segera kita realisasikan. Apalagi sesuatu yang berdampak bagus terhadap kelancaran pelayanan publik bagi masyarakat, seperti MPP ini. Semoga dengan studi lapangan di sini, banyak hal positif yang bisa dibawa pulang dan diterapkan di unit kerja masing-masing," ujarnya.
(mdk/hhw)