Bupati Neneng tersangka suap, Pemkab Bekasi tak beri bantuan hukum
Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan menyatakan siap untuk bekerja sama.
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tak akan memberikan bantuan hukum kepada sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah itu yang tersandung kasus korupsi di KPK, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
"Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku di Indonesia," kata Kepala Bagian Humas Protokol Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang, Selasa (16/10).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Dimana Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan menyatakan siap untuk bekerja sama.
Sementara itu Asisten Daerah 2 Pemerintah Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, pihaknya menjamin segel KPK di Dinas PUPR tetap terjaga dengan baik.
"Kita enggak bisa membuka segel itu, karena itu kewangan dari KPK," ujar dia.
Seperti diketahui, sedikitnya lima orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Banjarnahor, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dewi Trisnowati, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, Neneng Rahmi.
KPK juga menetapkan tersangka terhadap pemberi suap, di antaranya Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).
Terbongkarnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan oleh KPK pada Minggu siang lalu. Dari kasus ini, penyidik KPK menyita uang tunai diduga hasil suap senilai ratusan juta rupiah.
Baca juga:
Tersangka suap Meikarta, Bupati Bekasi dicoret dari TKD Jokowi-Ma'ruf
Bupati jadi tersangka, kinerja Pemkab Bekasi dipastikan tak terganggu
KPK akan lakukan kajian agar tak ada lagi kepala daerah terlibat korupsi
Ini tanggapan Meikarta atas kasus suap yang libatkan bupati Bekasi & jajarannya
Ada kode 'Tina Toon' di suap perizinan proyek Meikarta