BURT Desak DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden Rp48,7 M: Kita Harus Punya Sense of Crisis
Meski pengadaan gorden sudah direncanakan sejak lama, ia meminta sebaiknya cari waktu yang pas, supaya masyarakat tidak menganggap anggota dewan malah menghambur-hamburkan uang di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
Pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI yang menghabiskan anggaran Rp48,7 miliar didesak untuk dikaji ulang. Sebab, negeri masih dihantam Pandemi Covid-19, sehingga harus menghemat-hemat anggaran.
Demikian dikatakan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
"Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut," kata Agung dalam keterangannya, Rabu (30/3).
Agung menilai, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok terutama minyak goreng yang langka dan harganya tinggi.
"Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," ujarnya.
Meski pengadaan gorden sudah direncanakan sejak lama, ia meminta sebaiknya cari waktu yang pas, supaya masyarakat tidak menganggap anggota dewan malah menghambur-hamburkan uang di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan, semua harus lebih transparansi terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," tandasnya.
Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp90 juta jika dihitung dengan pajak.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.
Reporter: Delvira
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR Rp48 M, ICW Duga Ada Potensi Kecurangan
PAN Tolak Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Rp48 M
Anggaran Gorden DPR Rp48 M, Formappi: Rumah Dinas Anggota Banyak Ditempati Staf
Sekjen Ungkap Alasan DPR Mau Diaspal Ulang, Terima Delegasi Ketua Parlemen Dunia
Penjelasan Detail Biaya Gorden 505 Rumah Dinas DPR: 1 Unit Dianggarkan Rp90 Juta
Buka Suara Sekjen DPR soal Ganti AC Baru Habiskan Rp3,03 Miliar
Alasan Sekjen DPR Anggarkan Gorden Rumah Dinas: 13 Tahun Tak Diganti, Kayak Kain Pel