Buruh di Medan demo tuntut Jokowi tidak ulangi kesalahan SBY

Para buruh juga membawa sejumlah poster yang isinya menolak kenaikan harga BBM, dan menuntut penegakan HAM.

Puluhan buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (20/10). Mereka berdemo meminta agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak mengulangi kesalahan rezim SBY-Boediono.

Elemen buruh yang berunjuk rasa mengusung nama Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sumatera Utara. Mereka di antaranya buruh PT Hockinda Citralestari yang memperjuangkan nasibnya usai di-PHK sepihak.

Dalam aksinya, para buruh yang didominasi perempuan ini membawa dua spanduk, meneriakkan 'Jokowi Jangan Tiru 10 Tahun Pemerintahan SBY' dan 'Cabut UU Pilkada Sekarang Juga'.

Lebih rinci, para pengunjuk rasa fokus meminta agar buruh lebih diperhatikan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Harapan itu tertuang dalam tuntutannya menolak RPP Pengupahan, menuntut pemberian jaminan pekerjaan kepada rakyat, menolak pemberlakuan upah minimum, menolak PHK semena-mena; dan penghentian perampasan upah, tanah, dan kerja.

"Kami berharap agar pemerintah Jokowi-JK mempertegas pengawasan agar buruh tidak jadi korban penindasan lagi," kata Eben, koordinator aksi.

Para buruh juga membawa sejumlah poster yang isinya menolak kenaikan harga BBM, dan menuntut penegakan HAM. Mereka juga meminta agar sekolah gratis dan kuliah murah serta jaminan sosial gratis bagi seluruh rakyat segera diwujudkan.

Selain itu, mereka juga meminta agar megaproyek MP3EI dihentikan, karena hal itu dinilai sebagai kesalahan pemerintahan SBY-Boediono. "Pemerintah Jokowi-JK harus meninggalkan budaya pemerintah yang bobrok, seperti MP3EI. Megaproyek itu tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada pemilik modal," teriak Eben.