Caleg di Bondowoso Viral Ingin Jual Ginjal untuk Modal Kampanye Ternyata Pernah Jadi Kades

Keputusannya yang akan menjual atau melelang salah satu organ tubuh pentingnya itu diakui karena biaya politik yang tinggi untuk mewujudkan niatnya menjadi wakil rakyat.

Erfin mengaku, penghasilannya sebagai pegawai lepas di sebuah kantor notaris sangat terbatas untuk membiayai segala keperluan kampanyenya, mulai dari cetak baner hingga membiayai alat peraga kampanye (APK) lainnya.

"Sebenarnya ada tetangga yang siap untuk membantu memasang APK secara ikhlas. Tapi kalau tidak ada apa-apanya sama sekali (uang lelah) kan jadi nggak enak," tutur pria asal Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso ini.

Pemilu 2024 ini menjadi pengalaman pertama bagi Erfin untuk maju sebagai caleg. Maju dari PAN. Dia mendapatkan nomor urut 9 di Dapil 1 DPRD Bondowoso.

Meski demikian, ini bukan menjadi pengalaman pertama bagi Erfin di ajang kontestasi politik. Dia pernah menjadi Kepala Desa (Kades) Bataan, Kecamatan Tenggarang pada tahun 2007 hingga 2013.

Saat itu, posisi kades belum memiliki kewenangan anggaran dana desa sebagaimana yang diamanatkan UU Desa.

"Saat itu belum ada dana desa (ADD/DD). Gaji (kades) masih Rp450 ribu," ujarnya.

Karenanya, dengan latar belakang sebagai mantan kades, Erfin mengaku optimistis bisa meraup suara optimal meski dengan biaya kampanye minimalis. Setidaknya, untuk di desanya sendiri yang pernah ia pimpin.

Namun, untuk meraih suara di desa lain, apalagi di kecamatan yang berbeda, ia masih harus berjuang. “Alhamdulillah, kalau untuk Desa Bataan, sudah kenal saya. Meski saya tidak memberi imbalan untuk berangkat ke TPS-TPS untuk mengganti uang lelah kerja, itu masih 50 persen mendukung saya. Tetapi kalau di wilayah lain, kan ada banyak suara yang dibutuhkan," papar Erfin.

Karakter masyarakat yang cenderung permisif dengan politik uang, menjadi tantangan bagi Erfin.

Karena itu, dia juga punya gagasan untuk memberantas politik uang yang marak di masyarakat jelang pemilu.

"Karakter pemilih di setiap wilayah kan berbeda-beda. Ada yang loss (bebas) soal money politics, ada yang tidak. Harapan saya, kalau pembiayaan politik ini jelas, tidak ada money politcs," ujar Erfin.

Menurutnya, sikap masyarakat yang cenderung permisif pada politik uang disebabkan sikap elite politik, yang cenderung abai atau lupa terhadap masyarakat setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Akibatnnya masyarakat pun cenderung membalasnya dengan politik uang.

"Itu yang menyebabkan biaya politik sekarang tinggi. Karena itu, saya ingin menata kembali krisis kepercayaan rakyat kepada wakil-wakil rakyat ini," papar pria 47 tahun ini.

Tidak sekadar sebagian gaji yang akan diserahkan kepada rakyat, Erfin juga berniat untuk memanfaatkan hak budgeting atau kekuasaan Dewan untuk memengaruhi proyek di Pemkab Bondowoso, dengan menyerahkannya kepada rakyat yang memilihnya, jika ia terpilih menjadi anggota DPRD Bondowoso.

“Pertama, saya kontrak politik dengan jelas. Saya buatkan di atas meterai. Isinya berangkat dari rakyat, untuk rakyat. sehingga 50 persen gaji saya akan saya berikan kepada rakyat. Sedangkan untuk proyek-proyek akan saya berikan 100 persen untuk rakyat. Bukan subkontrak lho ya,” ungkap Erfin.

Dengan langkahnya itu, Erfin percaya bisa mengembalikan marwah anggota dewan di hadapan rakyat. "Agar masyarakat bisa seperti dulu, bisa hormat kepada wakil rakyat yang jadi (terpilih)," pungkas Erfin.