Calon kapolri pilihan Jokowi tersangka di KPK, Istana bela diri
Penetapan tersangka terhadap Komjen Budi menuai berbagai reaksi dari istana.
Sepekan terakhir, bursa calon Kapolri mulai ramai diperbincangkan. Padahal, masa jabatan Jenderal Sutarman baru habis Oktober mendatang.
Kalemdikpol Polri, Komjen Pol Budi Gunawan, salah satu nama yang diperhitungkan dan bersaing ketat kandidat lainnya seperti Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Prayitno, juga Komjen Putut Eko Bayuseno. Sayang, serunya bursa pencalonan terganggu dengan isu miring yang menerpa Budi Gunawan.
Budi disebut-sebut memiliki rekening yang melakukan transaksi mencurigakan. Data itu hasil analisis PPATK sekitar 2010 lalu. Ini sebenarnya kasus lama, tapi kembali mencuat.
Sebagai mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden, isu rekening mencurigakan Budi dibantah PDIP yang juga partai pengusung pemerintah. PDIP menyebut isu rekening gendut adalah masa lalu.
Lingkungan Istana sebagai penguasa pemerintahan pun coba menutup telinga dengan penolakan yang muncul. Lewat Sekretariat Kabinet, Andi Widjajanto, dikatakan sampai saat ini hal itu tak pernah terbukti dan tidak ada proses hukum.
"Sampai hari ini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap Pak Budi Gunawan. Presiden tidak bisa menggunakan isu negatif untuk melakukan seleksi. Ketika proses ini dilakukan, Presiden minta pertimbangan Kompolnas, ajukan sembilan nama Pati yang memenuhi syarat," kata Andi.
Di tengah berbagai reaksi negatif pada Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo tanpa pikir panjang mengajukan mantan Kapolda Bali itu sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Tapi nasib berkata lain, baru sehari penunjukan dilakukan, calon Kapolri pilihan Jokowi itu malah jadi tersangka di KPK atas kasus miring yang selama ini dialamatkan padanya.
Semua terkaget. DPR hingga Istana tercengang, bagaimana bisa Budi yang disebut-sebut orang dekat Mega ini jadi tersangka untuk kasus yang mereka anggap sudah clear.
Begini reaksi Istana saat Komjen Budi, calon Kapolri pilihan Jokowi jadi tersangka:
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Dimana gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jokowi terkejut
Presiden Jokowi terkejut mendengar calon tunggal Kapolri pilihannya, Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka rekening mencurigakan.
"Terkejut karena Presiden mengikuti isu yang berkembang. Bahwa isu itu sudah ada sejak 2008, tetapi belum ada tindakan hukum yang pasti," kata Seskab Andi Widjajanto.
Pihak Istana mengaku semua syarat telah dipenuhi dalam proses pengajuan calon Kapolri, mulai dari Kompolnas sampai DPR. Jokowi memang telah mendengar soal rekening gendut. Namun menurut Andi, Jokowi menggunakan azas praduga tak bersalah saat memilih Budi Gunawan.
"Saat itu tak ada tindakan hukum apapun terhadap Budi Gunawan dari seluruh aparat hukum. Sehingga dengan asas praduga tak bersalah Jokowi calonkan Budi Gunawan," beber Andi.
KPK menyebut Budi Gunawan sudah diberi rapor merah saat bursa pemilihan menteri. Kenapa tidak dipertimbangkan?
"Saya tidak bisa konfirmasi, dokumen yang disampaikan bersifat rahasia. Hanya dari KPK dan PPATK ke presiden," elak Andi.
Tak etis, Jokowi ogah ketemu KPK bahas status Komjen Budi
Setelah Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, belum ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi merasa tidak etis jika terjadi komunikasi antara lembaga eksekutif dengan penegak hukum saat sebuah kasus sedang berlangsung.
"Secara etika, tidak diperkenankan (komunikasi) antara penegak hukum dengan presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi saat ini tengah mempertimbangkan opsi lain dalam memilih calon Kapolri baru. Namun, Andi mengaku belum mengaku skenario yang sedang dibuat presiden.
Andi menjelaskan, pengajuan nama baru sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Budi Gunawan harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
"Untuk jabat kapolri harus ada syarat, salah satunya pertimbangan kompolnas. Misalnya harus 2 tahun sebelum pensiun, bintang 3 itu semua pertimbangan Kompolnas. Posisi terakhir bintang 3 yang jadi kapolri adalah Budi Gunawan," paparnya.
Tetap tak gandeng KPK dan PPATK dalam seleksi calon kapolri
Presiden Jokowi belum menentukan pengganti Komjen Budi Gunawan, sebagai calon tunggal Kapolri. Budi sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.
Sebelumnya, KPK sudah memperingatkan soal sosok Budi Gunawan bermasalah. Namun istana tetap tak peduli.
Andaikan ketemu satu nama yang cocok, Jokowi bersikukuh tak melibatkan KPK dan PPATK dalam pencalonan Kapolri.
"Sampai sekarang yang jadi perhatian presiden adalah satu isu, Budi Gunawan sebagai calon dan presiden sekarang sedang mempertimbangkan proses Budi Gunawan. Saya tidak bisa jawab itu sekarang, karena fokus kami di masalah spesifik ini. Bagaimana Jokowi memproses pencalonan yang lain belum dilaksanakan," kata Seskab Andi Widjajanto.
Jokowi pun tak mau buru-buru menarik surat pengajuan Budi Gunawan. Dia masih akan membahasnya bersama para anak buahnya.
"Opsi masih dipertimbangkan, masih beberapa prosedur. Tunggu kompolnas dan Presiden bicara dengan wapres untuk langkah lain. Sebelum presiden menetapkan langkah lain pencalonan Budi Gunawan," kata Andi.
Jokowi sudah berusahaa pilih Kapolri terbaik
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sudah berusaha memenuhi prosedur dalam pemilihan Calon Kapolri. Salah satunya minta masukan dari Kompolnas.
"Presiden sudah berusaha, proses tanggal 8 Januari, kompolnas sudah berkumpul di Kantor Menko. Tanggal 9, Presiden terima surat Kompolnas tentang nama-nama calon Kapolri," ujar Pratikno.
Pratikno mengatakan, setelah menerima surat dari Kompolnas, Jokowi meminta Setneg membuatkan surat rekomendasi kepada DPR tentang calon tunggal Kapolri. Namun, Pratikno tidak menjelaskan alasan Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK tapi langsung mengirimkan surat rekomendasi kepada DPR.
"Setelah terima itu, presiden ajukan usulan tanggal 9 sore. Seperti kita lihat Jumat petang," ujarnya.