Cuti Ahok bikin kinerja PNS DKI Jakarta memble
Cuti Ahok bikin kinerja PNS DKI Jakarta memble. Kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menjadi sorotan. Itu setelah laporan melalui aplikasi Qlue menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.
Kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menjadi sorotan. Itu setelah laporan melalui aplikasi Qlue menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.
Data diperoleh tercatat penurunan itu terjadi sejak Agustus hingga November. Angka penurunan justru semakin tinggi ketika Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok tengah cuti mengikuti ajang Pilgub, atau sekitar dua bulan terakhir.
Pada Agustus hingga September ada 82.983 total laporan. Sebanyak 14,3 persen di antaranya mendapat tingkat kepuasan rating rendah. Sedangkan sejak Oktober hingga November, Qlue mendapat 77.496 total laporan. Dari jumlah itu, laporan ketidakpuasan semakin meningkat hingga 16,06 persen.
Marketing Communications Manager Qlue, Elita Yunanda menuturkan, banyak para pengguna aplikasi juga mengeluhkan kinerja para abdi negara di Pemprov DKI Jakarta. Laporan soal turunnya kinerja itu juga terasa dalam empat bulan terakhir ini. Keluhan terutama terkait tindak lanjut dari tiap laporan melalui aplikasi.
"Selama hampir empat bulan belakangan ini memang banyak user yang mengeluhkan kinerja aparat pemerintah yang kurang maksimal menindaklanjuti setiap laporan warga melalui aplikasi Qlue," kata Elita kepada merdeka.com, Rabu kemarin.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, enggan menyebut kinerja para anak buahnya menurun akibat Ahok cuti. Untuk itu, dia menegaskan akan melakukan peninjauan langsung terkait keluhan di masyarakat. Namun,
"Kita sudah bekerja keras. Saya yakin semangatnya tetap melayani. Saya melihat tidak ada penurunan. Kalau ada penurunan nanti saya cek langsung," tegas Sumarsono.
Dirinya juga enggan disebut lemah selama diberi amanah memimpin DKI Jakarta. Bahkan Sumarsono berani mengklaim bahwa dirinya mampu lebih tegas dibanding Ahok. Itu ditunjukan melalui keputusan memecat beberapa anak buahnya dengan pelbagai pelanggaran berat.
Sistem saya lebih keras dari Pak Ahok. Bahkan PHL yang kampanye saya skorsing termasuk PNS yang bolos saya pecat," ungkapnya.
Meski menolak disebut kinerja PNS DKI Jakarta menjadi menurun semenjak Ahok cuti, Sumarsono juga sadar diri. Dia mengaku tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masih ada kekurangan.
"Semua saya lihat. Kalau masih ada kekurangan saya minta maaf, saya kan cuma satu orang tenaganya kalau kemarin ada dua, Gubernur dan wakilnya," terangnya.
Baca juga:
Djarot percayakan perombakan SKPD pada Sumarsono
Pemprov DKI pecat 3 PNS yang tidak disiplin
Perampingan PNS DKI, Sumarsono akan tambah anggaran layanan publik
Pejabat eselon III dan IV di Pemprov DKI bakal dirampingkan
Sylviana Murni janji angkat honorer di Pulau Tidung jadi PNS
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.