Dalami Aliran Suap Proyek Meikarta, KPK Periksa Lima Anggota DPRD Bekasi
Lima pejabat daerah Bekasi menjalani pemeriksaan tersebut adalah, Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan Anden Saalin Relan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kelimanya diperiksa dalam status sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.
"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, (18/1/2019).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Lima pejabat daerah Bekasi menjalani pemeriksaan tersebut adalah, Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan Anden Saalin Relan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian Rp 100 juta dari sejumlah anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat. Uang ini diketahui hasil dari suap izin pembangunan proyek Meikarta.
"Uang Rp 100 juta (pengembalian DPRD Bekasi) kami sita untuk menjadi bagian dari berkas penanganan perkara," ujar Febri Diansyah di Jakarta.
Saat ini, KPK masih menelusuri jumlah uang suap terhadap para anggota DPRD Bekasi tersebut tidak sebatas Rp 100 juta saja. Karenanya KPK mengimbau agar para anggota DPRD Bekasi lain yang turut mendapat suap serupa, untuk bisa bersikap kooperatif dan mengembalikan kepada KPK.
"Lebih baik terus terang saja para anggota DPRD ini atau pihak lain yang menerima uang dan bersikap kooperatif itu akan lebih dihargai secara hukum," tegas Febri.
Dalam kasus ini, KPK telah mengendus aliran dana suap untuk membiayai para anggota DPRD Bekasi dan keluarganya plesiran ke luar negeri. KPK pun sudah mengantongi nama mereka yang turut menikmati aliran dana Meikarta.
Saat ini, KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Neneng, KPK juga telah menjerat delapan orang lainnya.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Tidak hanya pihak pemerintah, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group, juga ikut diamankan KPK.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pengajuan IPPT Meikarta Bermasalah, Sejumlah Prosedur Dilanggar
ICW Desak KPK Periksa Tjahjo Kumolo Terkait Kasus Suap Meikarta
Pernah Temui Neneng Hasanah, James Riady Akan Dipanggil Jadi Saksi
Bantah Terima Suap Izin Meikarta, Sekda Jabar Siap Jadi Saksi di Persidangan
Mendagri Ceritakan Isi Pembicaraan via Telepon dengan Bupati Neneng Soal Meikarta
Soal Meikarta, Emil Sebut Kewenangan Urusan Perizinan Dulu ke Wagub
KPK Dalami Pengakuan Neneng Soal Kaitan Mendagri dan Proyek Meikarta