Data NPWP Diduga Bocor, Menko Polhukan akan Panggil Dirjen Pajak hingga BSSN

"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, bakal memanggil Dirjen Pajak hingga Badan Siber Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

Hal ini disampaikan usai rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Saat ini BSSN terus mengevaluasi, kami terus dipanggil. Memang itu ditemukan, memang ada ketidakcocokan, minggu ini saya akan panggil dirjen pajak, BSSN, kominfo untuk kita evaluasi permasalahnnya apa secara detail, supaya tidak terjadi hal serupa," kata Hadi kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/9).

"Apakah dirjen pajak waktu itu sebagaian tidak menyimpan datanya di bdns 2, dan apa kelemahan," sambungnya.

Pemanggilan ini disebut mantan Panglima TNI tersebut akan dilakukan pada Jumat (27/9).

Sehingga, dari hasil pemanggilan itu nantinya akan diketahui penyebab terjadinya kebocoran data.

"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," pungkasnya.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.