![Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/2/1719912624099-g3xgs.jpeg)
![Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/2/1719912624099-g3xgs.jpeg)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data.
Hal tersebut dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga yang memiliki lahan tersebut.
kata Hadi saat meninjau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7) .
Salah satunya yakni memperkuat Computer Security Incident Response Team (CISRT) di instansi ATR/BPN.
Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah.
Tim ini diharapkan Hadi menjadi garda utama yang bersiaga dalam melindungi dan memperkuat pengamanan data di Kementerian ATR/BPN.
"CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.
Tidak hanya kepada CIRST, mantan Menteri ATR/BPN itu juga meminta kepada BSSN sebagai pemegang kendali utama pengawasan data di Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2 untuk mengantisipasi setiap aktivitas siber yang dianggap mengancam data nasional.
Dengan upaya tersebut, dia berharap Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang memiliki sistem pengamanan data yang tangguh.
"Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," tegas Hadi. Dilansir Antara.
TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaMenurutnya tidak bijak jika Kementetian PAN-RB hanya memprioritaskan data dari database saja.
Baca SelengkapnyaCSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.
Baca SelengkapnyaDalam proses administrasi nantinya lebih dulu akan diverifikasi ahli waris sebagai penerima santunan.
Baca SelengkapnyaMeutya Hafid menegaskan kebocoran data tanpa back up adalah sebuah kebodohan.
Baca SelengkapnyaSaat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan validasi data formasi agar sesuai dari data yang diusulkan.
Baca SelengkapnyaDalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaData perolehan suara PSI di Sirekap menggelembung banyak.
Baca Selengkapnya