Menko Hadi Pastikan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Juli Pasca Serangan Ransomware
Layanan data yang menggunakan PDNS 2 bisa aktif kembali pada bulan Juli 2024
Menko Hadi Pastikan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Juli Pasca Serangan Ransomware
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh data dalam layanan publik bisa kembali normal pada Juli 2024. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas serangan Ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
"Baru saja saya memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Menkominfo, kepala BSSN, kemudian hadir juga wakil menteri BUMN, membahas terkait tindak lanjut perintah bapak presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," kata Hadi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).
Hadi menambahkan, dari hasil rakor menyatakan, bahwa untuk layanan data yang menggunakan PDNS 2 bisa aktif kembali pada bulan Juli 2024 dan di back up oleh hot site yang ada di PDNS 1 di Batam.
"Situs dingin yang ada di Batam akan memback up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hotsite khusus untuk pelayanan pelayanan yang bersifat strategis," jelas Hadi.
Hadi melanjutkan, nantinya semua kementerian harus memiliki data backupnya masing-masing.
Hadi juga akan menggunakan data recovery center (DRC) yang ada di Batam jika kembali terjadi gangguan.
"Seperti yang terjadi sebelumnya, dan setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam," ungkapnya.
Hadi menyebut, setiap pemilik data centre memiliki backup. Menurutnya, akan ada tiga atau empat lapis backup untuk data.
"Kemudian juga akan kita backup dengam cloud cadangan, cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data data yang sifatnya umum kemudian data data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,"
tandas Menko Hadi.
