Pemerintah Pastikan Layanan Publik Sudah Normal Usai PDNS Diserang Ransomware, Sistem Keamanan Diperkuat

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan pelayanan publik di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware sudah kembali normal sejak 1 Juli 2024. Menurut Hadi, masyarakat sudah bisa menikmati pelayanan publik.

"Kita serius untuk menangani permasalahan PDNS di Surabaya. Serius kita melaksanakan yang pertama, apa yang harus kita lakukan? yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital," kata Hadi kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Meski layanan publik sudah berjalan normal, Hadi menegaskan, pemerintah bakal meningkatkan kemampuan PDNS mengantisipasi serangan ke depan.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemapuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan," pungkasnya.

Kelompok ransomware Brain Cipher mengutarakan alasannya mengapa menyerang data center.

Dia menjelaskan bahwa data center atau pusat data adalah industri teknologi tinggi yang butuh investasi tak main-main. Uang yang dikeluarkan untuk membuat data center sangatlah besar.

Maka itu, seharusnya bukanlah orang yang sembarangan dan serampangan mengurus data center. Mereka wajib mengerti bagaimana bisnis ini diperlakukan.

Dilanjutkannya, 99 dari 100 perusahaan tersebut harus membayar jika mereka berada dalam situasi tanpa harapan.

Untuk kasus PDNS 2, mereka bilang tak sukar membobol data dari data center milik pemerintah Indonesia.

“Dalam kasus ini, serangannya sangat mudah sehingga kami hanya memerlukan sedikit waktu untuk membongkar data dan mengenkripsi beberapa ribu terabyte informasi,” jelas Brain Cipher.