![PDNS 2 Diganti, Pemerintah Targetkan Juli Ini Layanan Publik Kembali Normal](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/2/1719881357657-rodib.jpeg)
PDNS 2 Diganti, Pemerintah Targetkan Juli Ini Layanan Publik Kembali Normal
Juli ini Presiden Jokowi meminta layanan publik yang terganggu ransomware normal.
Juli ini Presiden Jokowi meminta layanan publik yang terganggu ransomware normal.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pemulihan layanan publik terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menurut Menko Polhukam, Presiden mengarahkan layanan publik kembali normal pada Juli 2024.
“Baru saja saya memimpin Rapat Tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Proses pemulihan layanan tersebut salah satunya menggunakan backup server dari Cold Site Batam yang kemudian diaktifkan pada fasilitas PDNS 1 dan Data Center Temporary milik penyedia. Mengenai backup Menko Polhukam menekankan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” tandasnya.
Dengan pengaturan backup, setiap tenant atau kementerian Lembaga Pemerintah Daerah akan memiliki backup data dan layanan sebagai Upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan jika ada insiden serupa di masa mendatang.
Pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.
“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” ungkapnya.
Serangan Ransomware terhadap PDN sejak 20 Juni 2024 telah berdampak pada beberapa layanan publik.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam menegaskan sedang melakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan pasca kebocoran data tersebut.
Baca SelengkapnyaMenkominfo memaparkan kronologi serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kena serangan Ransomware.
Baca SelengkapnyaIndonesia geger, karena server Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware dan pemerintah menyatakan hanya pasrah.
Baca SelengkapnyaSerangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) membuat layanan di sejumlah instansi publik menjadi terganggu, termasuk imigrasi.
Baca SelengkapnyaPusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya diserang Ransomware
Baca SelengkapnyaSerangan ransomware terhadap pusat data nasional (PDN) berdampak pada sistem kearsipan atau surat dan dokumen pada lingkup Pemprov NTT.
Baca SelengkapnyaLembaga pemerintah pengguna PDSN 2 berangsur memulihkan sistem layanan yang terdampak.
Baca SelengkapnyaRapat kerja bersama Kominfo dan BSSN dilakukan untuk mendalami masalah bocornya PDNS yang tak kunjung
Baca Selengkapnya