Menko Polhukam: 86 Layanan Telah Aktif Selama Pemulihan PDNS 2
Menko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Menko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Menko Polhukam: 86 Layanan Telah Aktif Selama Pemulihan PDNS 2
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan sebanyak 86 layanan yang berasal dari 16 pemilik layanan telah aktif selama pemulihan layanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
“Per 12 Juli pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah go live,” kata Hadi di Jakarta, Sabtu.
Dia menyatakan upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Tbk, serta partisipasi aktif dari semua pemilik layanan.
Selain dalam bentuk layanan perizinan, ia mengungkapkan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal, termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Dirinya membeberkan proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data, yakni zona merah, zona biru, dan zona hijau
"Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah dan ditetapkan dalam proses karantina," ujarnya.
Kemudian, kata Hadi, data tersebut akan dipindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan sebelum nantinya bisa go live (berjalan) atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali.
Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.
“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau virus mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” ujarnya.
- Narapidana Lapas Cipinang Ditemukan Tewas Dalam Kamar, Begini Penjelasan Polisi
- Misi di Daerah Operasi, Anggota TNI ini Jalan Kaki di Tengah Hutan Cari Air buat Mandi sambil Waspada Bawa Senjata
- Situs Kujang Raksasa Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Lereng Gunung Salak, Begini Potretnya
- Ilmuwan Mengungkap Misteri Segitiga Bermuda antara Fakta dan Mitos
- Potret Cantik Elina Joerg di Ultah Pacar, Ramai Didoakan Segera Dilamar Gusti Ega
-
Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler
-
Arsjad Rasjid Minta Bantuan Jokowi Atasi Kisruh Pengangkatan Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024
