Datangi kantor bupati, Suku Anak Dalam minta dibuatkan jalan

Suku Anak Dalam meminta jalannya dibuka kembali setelah dihancurkan menjadi parit oleh PT Asiatic Persada.

Ratusan warga Suku Anak Dalam mendatangi kantor Bupati Batanghari mendesak manajemen PT Asiatic Persada untuk membuka akses jalan masyarakat yang kini sudah dibuat atau dijadikan parit ukuran besar. Warga Suku Anak Dalam (SAD) juga meminta Pemkab Batanghari membantu keluhan Suku Anak Dalam yang selama ini menjadi korban perlakuan PT Asiatic di Kecamatan Bajubang Batanghari.

Ketua Suku Anak Dalam, Abunjadi, Kamis mengatakan, parit besar yang sudah mengelilingi lahan sawit PT Asiatic Persada ini sangat mengganggu aktivitas warga Suku Anak Dalam dan sudah melanggar aturan yang ada.

"Kami minta Pemkab turun tangan penyelesaian masalah ini, karena PT Asiatic sudah membuat parit besar di lokasi lahan tersebut dan ini sangat mengganggu aktivitas warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Bajubang," kata Abunjani seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/9).

Dia mengharapkan pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terjadi.

"Selain konflik yang belum terselesaikan, ditambah lagi dengan pembuatan parit besar, ini merupakan penjajahan pihak perusahaan terhadap warga SAD yang tinggal di kawasan PT Asiatic Persada," ujarnya.

Menanggapi permasalahan ini, Kepala Kesbangpolinmas Batanghari yang juga Sekretaris Tim Terpadu Batanghari, Fahrizal mengatakan, dalam waktu dekat ini pihak Tim Terpadu akan melakukan peninjauan lapangan di lokasi dibuatnya parit besar oleh perusahaan yang dinilai telah mengganggu akses jalan masyarakat Suku Anak Dalam.

"Salah satu hasil mediasi dengan warga Suku Anak Dalam, tim terpadu akan turun ke lapangan dan melakukan peninjauan," katanya.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan peninjauan akan diadakan pertemuan kembali antara perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam, pihak perusahaan dan Pemkab Batanghari guna mencari solusi. Sementara itu, pihak PT Asiatic Persada belum dapat dimintai keterangan terkait persoalan tersebut.

Baca juga:
Sengketa tanah Bandara Soekarno-Hatta ditangani oleh Kemendagri
CT ultimatum pembebasan lahan PLTU Batang segera dirampungkan
Sengketa lahan, dua ormas di Bogor bentrok satu orang luka berat
Ahok tantang Jokowi berani serahkan lahan milik Setneg ke DKI
Konflik agraria di era SBY meningkat