Dedi Mulyadi Minta Tak Ada Politik Identitas di Pilkada Jabar
Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak pernah menggunakan politik identitas untuk kepentingan pemenangan.
Dedi Mulyadi berharap Pilgub Jabar 2024 berlangsung secara sehat dan sportif. Jangan sampai kontestasi lima tahun sekali dipenuhi oleh kampanye hitam, termasuk menggunakan isu politik identitas.
Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak pernah menggunakan politik identitas untuk kepentingan pemenangan. Sebaliknya, dirinya kerap menjadi sasaran serangan isu tersebut.
- Lebih Dekat dengan Dedi Mulyadi, Cagub Jabar yang Identik dengan Budaya Sunda
- Dedi Mulyadi Yakin Tetap Didukung KIM Plus di Pilkada Jabar, Tinggal Tunggu Cawagub dari Golkar
- Dedi Mulyadi usai Didukung Golkar di Pilkada Jabar: Nanti Kawinan Harus Persetujuan Prabowo
- Dedi Mulyadi Siap Jika Dipilih untuk Bertarung dalam Pilgub Jabar 2024
Diketahui, kotestasi Pilgub Jabar bukan pertama kali diikuti Dedi Mulyadi. Tahun 2018 lalu, dirinya ditugaskan sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar.
Saat itu, mantan Bupati Purwakarta yang lekat dengan kebudayaan sunda diserang dengan isu agama. Banyak pihak yang menilai bahwa hal itu merupakan satu dari beberapa faktor yang membuat pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi tumbang dari Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Raihan suaranya pun kalah oleh pasangan Sudrajat-Syaikhu. Disinggung mengenai hal tersebut, Dedi Mulyadi berharap isu itu tidak kembali hadir pada Pilgub Jabar tahun 2024. Adu gagasan adalah sesuatu yang harus ditawarkan kepada masyarakat.
“Saya tidak pernah menggunakan isu politik identitas, tapi saya menjadi korban dari kampanye politik indentitas. Mudah-mudahan tidak ada pasangan calon yang menggunakan isu politik identitas untuk menyerang lawan politiknya,” tegas dia, Selasa (27/8).
Dedi Mulyadi menyatakan misinya bersama Erwan Setiawan jika memenangkan Pilgub Jabar 2024 adalah menuntaskan stunting atau kekurangan gizi maupun gizi buruk yang dialami masyarakat. Menurut dia, hal ini tidak bisa hanya sekadar dengan memberikan asupan makanan.
Pembenahan masalah gizi harus dimulai dengan memastikan perempuan sehat, saat hamil semua kebutuhan gizinya terpenuhi agar berdampak positif pada bayi yang dikandung. Saat bayi lahir, ASI-nya cukup.
“Ketersediaan pangan yang bergizi dan itu adalah sebuah keharusan yang dimulai bukan hanya ketika mereka sekolah dari di taman kanak-kanak, tetapi dari proses bagaimana postur-postur wanita di Jawa Barat harus postur-postur yang ideal untuk hamil, sehingga dia nanti punya janin yang ideal punya bayi yang kemudian nanti setelah melahirkan juga mereka disusui oleh ASI ibunya,” jelas dia.
Saat ada permasalahan pemenuhan kebutuhan gizi, maka negara bisa melakukan instervensi dengan menyiapkan program yang tepat, termasuk mengedukasi masyarakat soal pentingnya makanan yang baik.
“Nanti mungkin dokter di Puskesmas bisa mengeluarkan resep pengambilan makanan ke minimarket ke warung-warung yang menjadi mitra kerja sama pemerintah provinsi untuk diambil makanan-makanan yang berkualitas bagi mereka ini,” jelas dia.