Demo di Istana, HTI sebut BBM naik kebijakan Jokowi yang zalim
Ratusan massa sudah membuat arus lalu lintas di Jalan Merdeka Utara tersendat.
Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ikut menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ratusan anggota HTI siang ini melakukan demonstrasi di depan Istana Negara.
Pantauan merdeka.com, massa HTI tersebut berjumlah sekitar 100 orang. Mereka secara bergantian melakukan orasi menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan kenaikan BBM.
"Apakah sedemikian gentingnya APBN kita? Subsidi kok lalu dikurangi? Selama ini APBN tidak terserap semua. Oleh karena itu kenaikan BBM harus ditolak, karena ini kebijakan zalim," kata salah satu orator HTI di lokasi, Selasa (18/11).
Sementara itu, di Jalan Merdeka Utara sudah terlihat massa lainnya yang juga ingin mendatangi Istana Negara. Sekitar 500 orang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga ikut melakukan aksi protes terhadap kenaikan BBM.
Namun ratusan massa PMII tersebut masih tertahan di sekitar depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka pun melakukan orasi di sana.
Hingga kini arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Utara sudah mulai tersendat akibat para pendemo yang mulai melebar ke badan jalan. Ratusan petugas kepolisian juga sudah tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi demonstrasi.
Baca juga:
Pengusaha diminta beri tambahan uang makan dan transport
Protes BBM naik, 50 ribu angkot di Bandung besok mogok massal
Harga BBM naik, Aher ketok palu naikkan tarif angkutan umum
Menteri Susi: BBM naik, nelayan kecil tetap tidak kebagian solar
Mahasiswa Malang kepung dan bakar ban di depan depo Pertamina
BBM naik Rp 2.000, pengusaha optimis penyelundupan akan hilang
Harga BBM naik, orang miskin terkena tambahan inflasi 4,5 persen
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
-
Siapa yang melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU Batam? Di wilayah yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.