Deretan Mantan Menteri Jokowi Tolak RUU Pilkada, Jadi Demonstran Turun ke Jalan
Dua eks menteri Jokowi di Kabinet Kerja ikut turun ke jalan menjadi demonstran menyampaikan aspirasi menuntut penolakan revisi UU Pilkada.
Aksi demonstrasi #KawalputusanMK di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8) kemarin menarik perhatian berbagai pihak yang ingin menyuarakan aspirasi mereka.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, aktivis, artis, hingga mantan pejabat.
Para demonstran menuntut agar revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan.
Di antaranya turut hadir dua eks menteri Jokowi di Kabinet Kerja yang ikut berorasi dan menyampaikan aspirasinya di hadapan massa.
Keduanya ikut menyuarakan agar revisi UU Pilkada dibatalkan. Lantas siapa sosok yang dimaksud?
Thomas Lembong
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Thomas Lembong turun langsung ke jalan dan ikut menyampaikan aspirasi terkait penolakan revisi Undang-undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini, Kamis (22/8/2024).
Sosok yang pernah menjadi Co-captain TimNas AMIN pada Pemilu 2024 lalu tersebut sempat berorasi di atas mobil komando. Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi yang tengah terjadi.
"Saya berdiri tidak mewakili 01,02,03. Tapi berada di depan demi istri, anak dan keluarga. Saya ikut mewakili keluarga istri dan anak saya," ucap dia.
Tom Lembong mengatakan bahwa setiap individu (rakyat) memiliki peran dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depannya. Karenanya ia ikut bersuara karena menganggap situasi negara sedang kritis.
"Begitu demokrasi diruntuhkan, wibawa lembaga negara dihilangkan maka itu adalah langkah-langkah menunju kemiskinan," ucap dia.
Lembong mengajak masyarakat Indonesia yang ikut aksi menolak revisi UU Pilkada untuk berjuang dengan tertib.
"Mari kita semua damai, kita marah bukan berarti tidak bisa damai. Mari kita tunjukkan bahwa kita kalangan yang berada, kita tertib dalam menegakkan konsitusi," ucap dia.
Lukman Hakim Saifuddin
Mantan Menteri Agama (Menag) di Kabinet Kerja Presiden Jokowi selanjutnya yang turun ke jalan adalah Lukman Hakim Saifuddin. Namun, jika Lembong ikut demo di depan Gedung DPR, Lukman ikut demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak mau kalah dengan Tom Lembong, Lukman ikut berpartisipasi di tengah demonstran demi mengawal putusan MK atas Undang-Undang Pilkada.
Lukman sempat diberi 'mimbar' orasi sekaligus memimpin doa di hadapan para pengunjuk rasa demi melawan upaya pembegalan demokrasi oleh DPR RI.
"Hanya demokrasilah yang dilaksanakan, ditegakkan dengan baik, yang bisa menjamin eksistensi keberadaan bangsa yang tercinta ini," tutur Lukman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
"Jangan dibajak, jangan dilemahkan, jangan dilumpuhkan. Mengapa demokrasi, karena hanya melalui demokrasi lah bangsa yang sangat beragam seperti Indonesia ini bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Kalau demokrasi enggak ada ya hukum rimba lagi yang berjalan, akan muncul, dan itu sangat tidak sehat dan akan merendahkan setiap manusia kita,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Lebih lanjut Lukman meminta kepada semua pihak agar terus mengawal konstitusi agar demokrasi tetap terjaga.
“Karena itu, demokrasi harus dijaga dan untuk jaga demokrasi harus taat konstitusi. Itu kenapa kita datangi konstitusi sebagai pengawal konstitusi agar konstitusi kita tetap terjaga," sambung Lukman Hakim.
