Tolak Politik Dinasti, Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Kawal Putusan MK
Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Aksi demo dengan tema Kawal Putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah masih terjadi di berbagai daerah. Di Jember, ribuan orang turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Massa lintas organisasi ini menamakan diri Koalisi Indonesia Menggugat Plus (KIM Plus), akronim yang sama dengan koalisi di DPR yang hendak merevisi UU Pilkada. Berdasarkan pantauan merdeka.com, nampak bendera berbagai organisasi berkibar pada demonstrasi itu, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan sebagainya. Turut pula lembaga pers mahasiswa dari berbagai kampus di Jember.
"Kita menentang politik dinasti yang sedang dibangun rezim Jokowi. Karena itu, kita akan terus mengawal putusan MK No 60 dan No 70," ujar Deni Rofiqi, salah satu jubir KIM Plus dalam aksinya.
Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menghapus ambang batas syarat minimal 25 persen suara sah atau 20 persen kursi DPRD untuk pencalonan pasangan calon Pilkada. Sementara Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menolak permohonan perubahan batas usia minimal 30 tahun bagi bakal calon kepala daerah saat penetapan calon.
Penghapusan syarat tersebut disebut-sebut akan menguntungkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Massa membawa berbagai spanduk yang isinya menentang politik dinasti.
"KPU harus segera menetapkan peraturan KPU dengan berdasarkan putusan MK, karena putusan itu bersifat final dan mengikat," lanjutnya.
Untuk itu, massa KIM Plus Jember mendesak DPRD Jember agar menekan DPR RI agar menghentikan proses pembahasan revisi UU Pilkada. Rakyat secara tegas menolak politik dinasti, " lanjutnya.
Massa juga mengecam aksi represif yang sebelumnya dilakukan aparat terhadap demonstran di sejumlah kota.
Aksi massa kemudian ditemui sejumlah anggota DPRD Jember yang baru dua hari lalu dilantik. "Kita sepakat dengan tuntutan dari teman-teman mahasiswa karena kita adalah negara hukum, sehingga putusan MK itu harus ditaati," ujar Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember dari Partai Gerindra kepada mahasiswa.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13:00 WIB itu berakhir menjelang petang. Meski diikuti ribuan mahasiswa, namun demonstrasi berlangsung tertib. Sejumlah peserta aksi juga membagikan kopi gratis untuk rekan-rekannya. Sebagian yang lain berinisiatif membersihkan sampah yang ada.
- Bocah Tenggelam di Area Lomba Layar PON Aceh-Sumut, Begini Kronologi Lengkapnya
- Cerita Turis Jerman Kagum Lihat Langsung IKN
- Forum Kreator Era AI Diharapkan Bisa Berbagi Pengalaman Gunakan AI
- Nikita Mirzani akan Diperiksa terkait Kasus Dugaan Aborsi Anaknya Besok
- Kampanye di Kolaka, Cagub ASR Jelaskan Tiga Program Dasar Sejahterakan Rakyat Sultra
-
Muhammad Permana
Berita Terpopuler
-
Arsjad Rasjid Minta Bantuan Jokowi Atasi Kisruh Pengangkatan Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024
