Demokrat minta Jokowi & Badrodin beberkan alasan geser Budi Waseso
Demokrat melihat pencopotan jenderal bintang tiga tersebut sesuatu yang ganjil dan tak sesuai aturan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Presiden Joko Widodo tak berwenang dalam pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Menurut dia, pencopotan Budi Waseso sepenuhnya kewenangan penuh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Sebenarnya penghentian Kabareskrim kewenangan Kapolri bukan presiden. Khusus jabatan Kapolri, Kasal, TNI sudah ditentukan berdasarkan undang-undang internal lembaga itu," kata Syarief di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Untuk itu, agar tak kembali membuat kegaduhan politik, Demokrat meminta Jokowi dan Badrodin Haiti memberikan penjelasan secara transparan dan terbuka tentang pencopotan Budi Waseso.
"Perlu penjelasan yang benar dan jujur dari keduanya. Karena ciri-ciri pemerintah yang baik mau menjelaskannya kepada publik," katanya.
Menurut dia, pencopotan jenderal bintang tiga tersebut sesuatu yang ganjil dan tak sesuai aturan. "Isu pergantian Kabareskrim menjadi perhatian luas dan publik yang kesannya rotasi biasa. Ini bukan rotasi yang biasa mengingat Polri dan TNI institusi yang penting," kata dia.
Ia pun mengharapkan Presiden Jokowi menjawab tentang kronologis pencopotan Budi Waseso segala gamblang ke publik. Sebab, dia menemukan bahwa dimutasinya Budi Waseso dari Kabareskrim menjadi Kepala BNN mempunyai banyak kepentingan.
"Untuk presiden apakah benar Jokowi panggil langsung Buwas untuk diganti tanpa melibatkan Kapolri yang punya kewenangan," pungkasnya.
Baca juga:
Bamsoet sebut pergantian Budi Waseso sangat buruk di penegakan hukum
Bamsoet duga ada pihak 'kebakaran jenggot' saat Pelindo diobok-obok
Apa daruratnya JK sampai telepon Budi Waseso saat obok-obok Pelindo
Menunggu aksi Komjen Anang tuntaskan korupsi di Pelindo
Komjen Budi yakin akan ada tersangka lainnya di kasus Pelindo II
PKB sebut Bareskrim garang usut korupsi bukan karena figur Waseso
Kapolri bantah mutasi Waseso karena RJ Lino marah Pelindo digeledah
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim? Ia menduduki jabatan tersebut sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009 silam.
-
Kapan Sholawat Busyro dibaca? Dikutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama, dikisahkan bahwa sholawat busyro berasal dari kisah Habib Hasan Baharun yang bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Lebih lanjut disebutkan bahwa Rasulullah SAW membacakan sholawat busyro sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Kejadian tersebut bertepatan dengan malam Asyura' pada tanggal 10 Muharram.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Bagaimana menurut Budi Waseso, Pramuka seharusnya diterapkan? "Oleh sebab itu, mungkin kemarin Permen (Permendikbud) itu menurut saya harus dicabut. Karena kalau kita memulai dari itu ya kita harus scr keseluruhannya harus ada izin keppres-nya enggak. Artinya, tidak serta merta hanya melalui keputusan menteri," jelasnya.