Dinginkan Situasi, Jokowi Diminta Hadir Langsung ke Papua
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai perlu kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Papua, untuk meredam emosi warga usai kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat kemarin.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai perlu kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Papua, untuk meredam emosi warga usai kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat kemarin.
"Perlu kehadiran Jokowi secara langsung ke Papua agar warga tidak semakin memanas. Presiden tidak hanya perintahkan anak buahnya, tetapi kehadiran secara fisik sangat penting," kata Koordinator Kontras Aceh Hendra Sahputra, Selasa (20/8).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Dalam catatan KontraS Aceh, kejadian yang dialami mahasiswa Papua bukan kali ini saja terjadi. Untuk itu, KontraS Aceh meminta Kapolri agar mengusut dan menindak para pelaku kekerasan tersebut.
Hendra Saputra menjelaskan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tanggal 25 Juni 1999 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Kekerasan itu juga menciderai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 serta melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
"Jika kekerasan ini tidak diusut, kami ragu diskriminalisasi terhadap mahasiswa Papua di Indonesia dan juga kekerasan di Papua akan menurun," terang Hendra Saputra.
Hendra juga meminta Jokowi untuk meminta klarifikasi dari Kapolri serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua. Presiden sebagai pemimpin negara, harus menjamin keamanan setiap mahasiswa Papua yang berada di seluruh Indonesia.
"Orang-orang Papua selalu dipinggirkan selama menjadi warga negara Indonesia. Kalau pemerintah selalu mengedepankan pendekatan militeristik, orang-orang Papua semakin merasa tidak ada gunanya menjadi Indonesia," kata dia.
Baca juga:
PDIP Duga Kericuhan di Manokwari Ulah Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda
Wawali Kota Malang dan Kapolres Dialog Bareng Mahasiswa Asal Papua
4 SSK Brimob dari Sultra, Sulut dan Maluku Dikirim ke Papua Barat
Wapres JK Ingatkan Pemerintah Telah Beri Perhatian Khusus untuk Papua
PSI: Jangan Lagi Ada Pembiaran Tindak Rasisme
Pemerintah akan Benahi Pendidikan hingga Asrama Mahasiswa Papua di Perantauan