Direktur Penyidikan beberkan pengaruh wadah pegawai di KPK
Direktur Penyidikan beberkan pengaruh wadah pegawai di KPK. Terlebih menurut Aries, pemilihan yang memimpin wadah pegawai KPK berdasarkan asas saling kenal.
Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aries Budiman buka-bukaan soal gesekan di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perekrutan penyidik hingga kelompok-kelompok di lembaga antirasuah tersebut. Aries mengakui ada penyidik yang masih tunduk terhadap aturan sebelum penyidik tersebut bekerja di KPK.
"Pertama ada penyidik yang masih tunduk terhadap Undang-undang kepolisian dan tidak sebenarnya Undang-undang KPK mengatur kami penyidik Polri bekerja di KPK sementara," kata Aries menjawab pertanyaan Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa soal adanya penyidik yang masih tunduk terhadap aturan Polri dan penyidik independen di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).
Mengenai wadah pegawai, Aries mengakui organisasi tersebut memiliki pengaruh besar di lembaga antirasuah tersebut. Terlebih menurut Aries, pemilihan yang memimpin wadah pegawai KPK berdasarkan asas saling kenal.
"Kemudian berkaitan dengan wadah KPK ini dipilih oleh pegawai siapa yang memilih siapa yang mengetahuinya. Saya kira saya diserang atas mengatasnamakan wadah pegawai," kata Aries.
Aries menceritakan sempat mengadu ke koleganya ingin melaporkan pihak yang menyebarkan isu dirinya bertemu dengan anggota DPR untuk mengamankan kasus. Namun hal itu diurungkannya lantaran tak lama penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang orang menggunakan air keras.
"Waktu itu saya katakan enam bulan belum diputuskan seperti saya sampaikan kolega saya sebenarnya waktu itu saya ingin melaporkan ke polisi tapi kemudian ada peristiwa itu. Kalau saya katakan itu seperti seorang tidak manusiawi ketika ada orang terkena musibah seperti itu," ujar Aries.
Berselang dua hari penyerangan terhadap Novel, atau tepatnya Kamis (13/4), Aries mengaku melaporkan pihak yang memfitnahnya tersebut ke Polda Metro Jaya. Laporan itu lantaran tudingan tersebut tidak benar bahkan mengancam merusak karirnya.
"Tanggal 13 saya putuskan saya melaporkan ke Polda Metro. Saya sampaikan yang dikatakan itu tidak benar sama sekali," kata dia.
Di sisi lain Aries menyebut organisasi wadah KPK sangat baik terutama terhadap para pegawai. Dia pun menyesalkan serangan-serangan anggota DPR terhadap KPK tanpa melihat pegawai yang bersungguh-sungguh bekerja di lembaga antirasuah tersebut.
"Saya mohon maaf menyebut bapak-bapak sekalian kalau yang mengatakan KPK ini itu. KPK itu tempat terhormat banyak sekali pegawai-pegawai KPK itu bekerja tulus. Itu wadah yang baik. KPK organisasi kita harapkan bersama. mengubah korupsi di negara kita," pungkasnya.
Baca juga:
Direktur Penyidikan akui Novel Baswedan penyidik KPK suka menentang
Direktur Penyidikan KPK: Saya terhina dikatakan tak berintegritas!
Direktur Penyidikan sebut ada penyidik terlalu powerful di KPK
Dituduh terima suap, direktur penyidikan KPK kenang tolak bantu anaknya masuk Akpol
Hadir di Pansus angket, Direktur penyidikan KPK blak-blakan soal isu terima Rp 2 M
Direktur Penyidikan akui ada geng di KPK
Direktur Penyidikan KPK ungkap gesekan soal perekrutan penyidik dari Polri
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.