Distribusi APD untuk Dokter dan Perawat Disebut Belum Adil dan Merata
"Selasa lalu kami menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan pers, Minggu (29/3).
Amnesty International bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah memberikan pelayanan maksimal kepada tenaga medis dalam menghadapi virus corona (Covid -19). Salah satu yang disoroti Amnesty yakni terkait minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani pasien corona.
Desakan itu disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa 24 Maret 2020. Adapun lima organisasi kesehatan tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
-
Dimana konsentrasi dokter spesialis di Indonesia? Dia mengatakan 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen," ujarnya.
-
Di mana Dokter Lo dirawat? Ia membenarkan jika dokter Lo Siauw Ging MARS saat ini sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Kasih Ibu (RSKI) Solo.
-
Siapa yang sedang berjuang menjadi seorang dokter? “Selangkah lagi menjadi seorang dokter,” tulis Zahra, adik Awkarin, dalam upayanya mengejar profesi sebagai dokter.
-
Kapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi terbentuk? Tepat pada 24 Oktober 1950, IDI secara resmi mendapatkan legalitas hukum di depan notaris.
-
Kapan dokter Soebandi gugur? Mengutip situs Begandring, dokter tentara sekaligus wakil komandan Divisi Damarwulan ini gugur ditembak tentara Belanda dalam sebuah penyergapan di Desa Karang Kedawung, Jember pada 8 Februari 1949.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
"Selasa lalu kami menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan pers, Minggu (29/3).
Usman menilai, mereka masih menghadapi minimnya APD. Padahal, APD mutlak bagi kesehatan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi corona ini.
"Sayangnya, hingga saat ini, distribusi APD belum adil dan merata. Distribusinya juga masih sangat lambat sehingga banyak tenaga kesehatan yang harus bergantung pada satu APD selama berjam-jam," tuturnya.
Dia pun mencontohkan situasi di Kendari. Para tenaga kesehatan mengancam melakukan mogok kerja bila mereka tidak dilengkapi alat perlindungan diri yang sesuai dan memadai.
"Sekarang pengurus organisasi kesehatan tingkat nasional menyatakan protes terbuka untuk mogok kerja sementara bila alat-alat pelindung dasar tidak tersedia. Tentu itu adalah ekspresi yang sah karena menyangkut keselamatan nyawa mereka," ucap Usman.
Pemerintah, kata dia, memiliki kewajiban melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Jika jumlah alat tes terbatas, maka pemerintah harus memprioritaskan tenaga kesehatan serta masyarakat paling membutuhkan.
"Kalau terkena, mereka bukan hanya berisiko sakit, tapi pasien pun tertular, juga masyarakat. Jangan sepelekan APD. Semua tenaga kesehatan yang menangani pasien terpapar Covid-19 berhak atas APD," jelas Usman.
Sebelumnya, terkait ketersediaan APD, secara nasional pemerintah telah mendistribusikan APD ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jumlahnya, tergantung tingkat kebutuhan di tiap provinsi. Tim gugus tugas percepatan penanganan Corona sudah memetakan di tiap provinsi dan pendistribusian sudah dilakukan.
Setelah didistribusikan, stok cadangan nasional hingga data pagi ini tercatat masih ada hingga 19 ribu APD. Stok sisa nasional akan dikirimkan berdasarkan wilayah per provinsi yang membutuhkan.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)