Ditetapkan tersangka, 2 pimpinan KY tak akan mengundurkan diri
"Kalau Pak Taufik korupsi atau OTT ya harus mundur. Tapi sejauh kasusnya belum jelas ini ya tidak perlu mundur."
Komisi Yudisial (KY) menegaskan tidak akan memberhentikan Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri, meski mereka tersangkut kasus pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi pada Maret lalu. Komisioner KY bidang Hubungan Antarlembaga, Imam Anshori Saleh mengatakan tidak ada aturan di KY bagi pihak yang bermasalah untuk mengundurkan diri.
"Kami ke depannya sebelum putusan inkracht ya belum salah berarti. Kalau Pak Taufik korupsi atau OTT ya harus mundur. Tapi sejauh kasusnya belum jelas ini ya tidak perlu mundur. Karena tidak ada turan sama sekali di KY," kata Imam di kantor KY, Jakarta, Minggu (12/7).
Sementara itu, Taufik yang turut hadir dalam konferensi pers mengenai tanggapan kasus ini, mengatakan apa yang dia lakukan tidak ada kaitannya dengan moral. Sehingga keputusan pengunduran diri dianggap sudah terlalu jauh.
"Kalau kesalahannya pribadi seperti mencuri itu kaitannya dengan moral, atau perbuatan tercela itu sudah seharusnya. Ini bukan moral dan etika, dan mungkin bukan masalah hukum. Jadi itu terlalu jauh," imbuh Taufik.
Lebih jauh Taufik menjelaskan dia memberikan komentar kepada Sarpin atas putusan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dari komentar-komentar tersebut tidak ada kata-kata yang menjatuhkan.
"Komentar saya begini, ada tiga dokumen. Saya katakan apakah putusan Sarpin melampui kewenangan, saya bilang putusan Sarpin melebihi KUHAP, kontroversial. Lalu karena tidak lazim itu yang saya katakan. Vonis yang saya katakan. Mungkin karena hakimnya tunggal merasa terserang secara pribadi," papar Taufik.
Dengan begitu, Taufik merasa Sarpin tidak seharusnya merasa dipojokkan.
Baca juga:
Komisioner KY bantah cemarkan nama baik Hakim Sarpin
KY merasa kinerja terhambat gara-gara dua pimpinan jadi tersangka
Usai KPK, giliran Komisi Yudisial disikat Bareskrim Polri
Kapolri sebut penetapan tersangka Ketua KY sudah sesuai prosedur
Bareskrim tetapkan Ketua KY tersangka pencemaran nama Hakim Sarpin
Ketua MA ngaku belum baca rekomendasi KY soal sanksi Hakim Sarpin
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.