DPR menolak, Prasetyo tegaskan deponering Samad & BW hak Jaksa Agung
Prasetyo mengatakan hanya minta pertimbangan kepada DPR.
10 Fraksi di DPR menyatakan penolakannya atas pemberian deponering terhadap mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan jika persoalan deponering hak penuh pihaknya.
Prasetyo mengatakan, pihaknya hanya meminta pertimbangan kepada DPR soal deponering. Bahkan tak hanya DPR, tapi juga lembaga lainnya.
"Itu kan salah satu yang kita mintai pertimbangan. Banyak instansi lain yang kita mintai juga, ada yang lain bukan hanya DPR RI," ujar Prasetyo ketika keluar dari Kejaksaan Agung, Kamis (11/2).
Dia enggan berpolemik lebih jauh soal deponering tersebut. Hanya dia menegaskan, deponering adalah hak jaksa agung.
"Itu hak prerogatif," katanya.
"Kita lihat nanti seperti apa. Jangan kalian yang putuskan dong," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR melakukan rapat tertutup untuk membahas rencana Kejaksaan Agung memberikan deponering kasus mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, 10 fraksi yang hadir dalam rapat tersebut telah menolak rencana deponering terhadap kasus mantan pimpinan KPK itu.
"10 Fraksi yang diwakili kepala kelompok fraksi intinya adalah menolak, dengan berbagai pertimbangan," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).
Pihaknya menilai Jaksa Agung HM Prasetyo mempunyai sepenuhnya hak untuk mengeluarkan deponering. Selain itu, pihaknya menilai tidak ada kepentingan umum mendukung pemberian deponering itu.
"Kami merekomendasikan ke pimpinan DPR mengembalikan ke Kejaksaan, apa yang disampaikan Jaksa Agung, adanya demi kepentingan umum itu pendapat fraksi belum terpenuhi," ujar dia.
Baca juga:
Jaksa Agung pertimbangkan deponering kasus Samad dan BW
PDIP tolak deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto
Komisi III ogah campuri rencana Kejagung deponering kasus Samad & BW
Johan Budi tak tegas sebut deponering Samad & BW perintah Jokowi
Anggota Komisi III minta Jokowi bersikap soal deponering AS dan BW
Bisa bikin DPR dilema, deponering kasus AS & BW ditolak legislator
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa Dewi Perssik merantau ke Jakarta? Ia memulai kariernya dari nol setelah mengambil keputusan untuk merantau ke Jakarta demi mewujudkan impiannya sebagai penyanyi.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).