Duga ada kejanggalan, Fadli Zon dukung pembentukan TGPF kasus Novel

Fadli menganggap kasus penyiraman air keras kepada Novel sebenarnya kasus sederhana. Oleh karena itu, polisi seharusnya bisa dengan mudah mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam teror Novel tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Menurutnya, tim itu diperlukan agar aktor intelektual dibalik teror terhadap Novel segera terungkap.

"Saya kira bagus kalau dibentuk TGPF Sehingga ada kejelasan siapa yg melakukan itu," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Fadli menganggap kasus penyiraman air keras kepada Novel sebenarnya kasus sederhana. Oleh karena itu, polisi seharusnya bisa dengan mudah mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam teror Novel tersebut.

"Saya kira kalau misalnya tidak ada kesimpulan dari kasus ini. Ini kan kasus sederhana. Ada satu penyerangan terhadap saudara novel baswedan. Harusnya gampang dong," tegasnya.

Sulitnya polisi mengungkap pelaku teror terhadap Novel dinilai sebagai sebuah kejanggalan.

"Masa kasus-kasus lain yang rumit saja bisa diselesaikan, masa kasus penyerangan kepada Novel tidak bisa. Berarti ada sesuatu yang salah," tukasnya.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah tokoh mendesak pimpinan KPK saat ini mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus teror Novel, kepada Presiden Joko Widodo. Alasan utama lantaran ada permasalahan serius sehingga pengusutan kasus tersebut jalan di tempat.

Mantan ketua KPK, Abraham Samad mengatakan belum adanya titik terang mengenai kasus penyiraman air keras terhadap Novel dikhawatirkan memicu kasus serupa kembali terulang.

"Kita sangat prihatin 200 hari rentang waktu yang cukup lama yang seharusnya bisa digunakan aparat penegak hukum mengungkap kasus ini. Kita khawatir jika tidak terungkap tidak menutup kemungkinan kasus kasus seperti ini akan terulang," ujar Abraham saat melakukan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).