Eks wagub Jakarta tuding klaim pemprov miliki Taman BMW ilegal

Atas masalah dan kejanggalan tanah Taman BMW tersebut, Prijanto telah melaporkannya kepada KPK.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mengatakan lahan yang rencananya bakal dijadikan Stadion BMW di Jakarta Utara masih banyak bermasalah. Sebab, kepemilikan tanah tersebut masih dalam sengketa dan beraroma adanya dugaan kolusi dan korupsi.

"Saya sangat yakin Taman BMW belum milik Pemprov DKI Jakarta yang sah, walau Taman BMW sudah sebagai aset yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atas kewajiban pengembang kepada Pemrov DKI Jakarta pada 8 Juni 2007," kata Prijanto kepada wartawan, Jakarta, Rabu (30/4).

Lebih lanjut, Prijanto menilai ada kejanggalan antara BAST dengan Surat Pelepasan Hak (SPH).

"Dalam BAST tanah yang diserahkan tertulis 265.395,99 M2, tetapi jumlah luas dalam SPH hanya 122.228 M2. Ketika diteliti, letak tanah yang diserahkan seluas 122.228 M2, bukan di Taman BMW. Selain itu, nama-nama orang yang menyerahkan tanah dalam SPH menyanggah tidak pernah punya tanah dan tanda tangan dalam SPH dengan mata telanjang berbeda dengan tanda tangan yang bersangkutan di KTP, KK ataupun paspor," terang Prijanto.

Prijanto menambahkan, lahan Taman BMW dengan nilai Rp 737.395.249.809 yang sudah masuk dalam daftar aset Pemprov DKI Jakarta dan sudah dipublikasikan, patut diduga fiktif dan telah terjadi kebohongan publik.

"Karena dugaan fiktif inilah, letak dugaan terjadinya kerugian negara. Di samping itu juga patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum dan ada pihak yang diuntungkan," tegasnya.
 
Kemudian, Prijanto juga menilai, dari dokumen yang mendukung menggambarkan ada kekeliruan sasaran. "Ketika Pemprov DKI mengeksekusi Taman BMW pada 28 Agustus 2008 lalu, sesungguhnya tanah yang dimaksud di dalam BAST tanggal 8 Juni 2007 bukan tanah Taman BMW," katanya.
 
Atas masalah dan kejanggalan tanah Taman BMW tersebut, Prijanto telah melaporkannya kepada KPK pada 13 Maret dan 4 April 2014 yang lalu. Dia menduga ada pemaksaan kehendak dan kekuatan tertentu yang berakibat terjadinya kerugian negara oleh oknum-oknum pejabat dalam kasus ini.

"Saya hanya tidak ingin kasus Hambalang terjadi pada tanah Taman BMW yang akan dibangun stadion bertaraf internasional tersebut," tandasnya.