Epidemiolog Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Rujukan Pembukaan Sekolah

Lebih dari satu tahun Indonesia berjibaku menangani Covid-19. Kasus baru terus bertambah setiap hari. Sejak pertama kali kasus diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020, hampir seluruh aktivitas masyarakat dibatasi, tidak terkecuali sektor pendidikan.

2021-03-20 19:00:00

Lebih dari satu tahun Indonesia berjibaku menangani Covid-19. Kasus baru terus bertambah setiap hari. Sejak pertama kali kasus diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020, hampir seluruh aktivitas masyarakat dibatasi, tidak terkecuali sektor pendidikan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi. Para murid dan guru berpindah ruang untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dari luring menjadi daring.

Kemudian, secara perlahan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menargetkan aktivitas murid dan guru di sekolah bisa kembali dibuka. Pertimbangan Nadiem adalah Indonesia sedang menjalani program vaksinasi Covid-19.

"Kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, maka tahun ajaran berikutnya pada Juli bisa melakukan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem dalam acara peluncuran program vaksinasi guru di SMAN 70 Jakarta.

Opsi membuka kembali aktivitas sekolah wajib diikuti dengan sejumlah syarat dan indikator risiko penularan Covid di masing-masing daerah. Satu di antara beberapa syarat adalah lokasi sekolah tidak berada di zona dengan risiko penularan tinggi.

Namun, epidemiolog Indonesia yang mengajar di Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menilai zonasi sebagai pertimbangan dibukanya sekolah tidak tepat.

"Karena mengingat zonasi ini tidak melibatkan indikator test positive rate yang memadai. Jadi zonasi tidak serta merta bisa jadi rujukan valid," ujar Dicky saat berbincang dengan merdeka.com.

Pertimbangan penting bagi pemerintah pusat dan daerah jika mengizinkan kembali belajar mengajar dilakukan di kelas adalah persentase positivity rate testing, keterisian rumah sakit oleh pasien Covid-19.

Selain itu, Dicky mengingatkan pemantauan tingkat positif Covid-19 perlu dilakukan setiap dua minggu. Sehingga tidak hanya merujuk dengan data harian saja.

Mengingat jumlah kasus yang dipublikasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, Dicky mengingatkan seluruh pemangku kebijakan berhati-hati memutuskan para murid dan guru bisa kembali bersekolah.

"Situasi ini masih sangat serius jadi harus sangat selektif yang mana yang memang harus dan bisa tatap muka dengan penguatan standar pencegahan penularan Covid-19, dan mana sekolah yang bisa secara daring," jelasnya.

Mempertimbangkan jumlah kasus, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang dituntut kehati-hatian dalam membuka kembali sekolah. Sebagai episentrum penularan Covid-19, Dinas Pendidikan DKI masih enggan menargetkan aktivitas sekolah.

Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Dinas Pendidikan masih menyiapkan konsep sekaligus simulasi kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

"Karena pandemi kita harus bisa menyesuaikan situasi dan keadaan. Dinas Pendidikan sedang merumuskan satu pola sebagian sekolah nanti akan kita coba dan sedang dipelajari dicermati dipersiapkan sekolah-sekolah mana dari SD sampai SMA yang dimungkinkan dalam jumlah terbatas," ujar Riza di Balai Kota.

Tarik ulur pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di kelas terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Awalnya, Dinas Pendidikan setempat menargetkan sekolah kembali aktif pada awal Maret. Akan tetapi target itu urung terlaksana karena kasus persentase kasus Covid masih tinggi.

"Sampai saat ini belum ada yang diizinkan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi.

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka harus didukung pelaksanaan vaksinasi kepada para guru. Saat ini vaksinasi tahap pertama bagi pelayan publik di Kota Tasikmalaya, termasuk guru masih terbatas, hanya sekitar 20 persen dari total jumlah guru.

Walau begitu, Budiaman berharap agar KBM tatap muka di Kota Tasikmalaya bisa dilakukan di tahun ajaran baru, namun hal tersebut pun syaratnya setelah semua guru divaksinasi.

"Kita juga kan harus mengutamakan keselamatan siswa dan guru, meski dampaknya efektivitas pembelajaran daring belum seperti tatap muka," ungkapnya.

Alman, guru jenjang SDN di Kota Bekasi mengatakan, informasi dari Dinas Pendidikan sekolah tempatnya mengajar dipilih sebagai sekolah uji coba pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka di kelas.

"Informasinya sekolah terpilih saja, tidak semua sekolah di kelurahan ini dapat belajar tatap muka di kelas. Untuk sekolah saya, uji coba kelas VI dulu, tetapi masih tunggu info lebih lanjut dari Dinas Pendidikan," kata Alman.

Terpenting, Alman menuturkan, guru-guru di tempatnya sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua.

Hanya saja dia mengaku belum mendapat informasi teknis saat pelaksaan kegiatan belajar dan mengajar di kelas nanti di tengah kondisi pembatasan aktivitas fisik antar manusia.

Diizinkannya sekolah kembali beraktivitas sejatinya menjadi angin segar bagi para murid dan guru yang mengaku jenuh berinteraksi hanya melalui daring. Adaptasi belajar secara daring, diklaim menurunkan daya literasi murid dan guru.

Hanya saja, pemangku kebijakan tidak secara tergesa-gesa mengizinkan sekolah kembali dibuka. Sarana dan prasarana penunjang pencegahan penularan Covid-19 di setiap sekolah menjadi pakem utama di masa pandemi saat ini.

Selain itu, kurikulum pada tahun ajaran baru perlu penyesuaian dengan kondisi pandemi. Sebab masih ada kritik pelaksanaan sekolah tatap muka, tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan teknis pengajaran saat di kelas nanti.

"Sekarang sekolah tatap muka kurikukulmnya seperti apa, pembatasan muridnya seperti apa, hal-hal teknis ini sepele tapi sangat penting bagi guru dan penanggung jawab sekolah," ujar Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Profesor Unifah Rosyidi.

(mdk/bal)