Eva Sundari: PDIP serahkan penutupan Gang Dolly pada Risma

Selama ini PDIP Surabaya yang dikomandoi Whisnu Sakti Buana merupakan pihak yang menentang kebijakan penutupan Dolly.

Salah satu tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), Eva Kusuma Sundari mengaku mendukung penuh kebijakan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly dan Jarak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Menurut Eva, penutupan Dolly dan Jarak merupakan hak dan tanggung jawab pemerintah kota berdasarkan undang-undang otonomi daerah, sehingga pihaknya maupun PDIP tidak memiliki kewenangan untuk masuk dan terlibat di dalamnya.

Meski persoalan Gang Dolly dan Jarak, juga menyangkut persoalan gender atau masalah perempuan, dalam hal ini PSK (pekerja seks komersial), yang menjadi salah satu fokus bidang garap PDIP, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini, tetap mengaku tidak akan mencampuri kebijakan Pemkot Surabaya.

"Masalah Dolly, kita mengikuti kebijakan wali kota (Pemkot Surabaya). Karena hal ini sesuai dengan otonomi daerah, masalah policy ada di tangan pemerintah daerah, kita akan mengikuti itu," kata Eva Kusuma di sela menghadiri deklarasi Aliansi Perempuan Surabaya untuk Revolusi Mental di Surabaya, Rabu (25/6).

Bahkan, saat sebelum Wali Kota Tri Rismaharini mendeklarasikan penutupan lokalisasi pada 18 Juni lalu, PDIP Surabaya yang dikomandoi Whisnu Sakti Buana merupakan pihak yang menentang kebijakan itu, Eva tetap menyangkal campur tangan partainya terhadap kebijakan Pemkot Surabaya itu.

"Karena ini menjadi kewenangan pemerintah daerah, pusat (DPP PDIP) tidak memiliki kewenangan untuk masuk dan mencampuri kebijakan itu," tegas dia.

Pun begitu dengan gejolak yang muncul pasca-deklarasi penutupan, Eva menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini polisi. "Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Jatim. Dan mereka (polisi) mendukung penuh kebijakan wali kota, dan siap memberi pengamanan," tandas Eva.