Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Gerindra Sebut Penanggungjawabnya Mahfud Jadi Cawapres
Dasco menyebut jika di internal pasangan nomor urut 3 terdapat penanggungjawab hukum yang juga menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Dia menilai, apa yang disampaikan Ganjar merupakan evaluasi internal.
Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Gerindra Sebut Penanggungjawabnya Mahfud Jadi Cawapres
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespons soal rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
- Beda dengan Ganjar, Mahfud sebut Nilai Penegakan Hukum dan HAM Masa Pemerintahan Jokowi Tertinggi
- Ganjar Beri Nilai 5 pada Penegakan Hukum, PSI: Bisa Jadi Masukan Jokowi Evaluasi Mahfud MD
- Ganjar Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Sampaikan Itu ke Mahfud MD
- Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!
Dia menilai, apa yang disampaikan Ganjar merupakan evaluasi internal dari pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud Md.
"Ya saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah evaluasi yang mungkin berdasarkan evaluasi internal dan saya lihat juga kan di situ, saya tidak tahu evaluasi internal itu pribadi atau tim," kata Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
merdeka.com
Sebab, Dasco menyebut jika di internal pasangan nomor urut 3 terdapat penanggungjawab hukum yang juga menjadi cawapres Ganjar Pranowo yakni Mahfud Md yang menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Karena di situ juga kita lihat ada penanggungjawab soal hukum sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar," tegas Dasco.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dia memberikan nilai lima.
Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.
"Turun (penegakan hukum)," kata Ganjar dalam paparannya.