Gara-gara sebut 'rakyat tak jelas', Menteri Tedjo ditegur Jokowi-JK
Jokowi-JK meminta agar Menteri Tedjo menggunakan istilah yang mudah dipahami masyarakat.
Komentar-komentar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno kerap menjadi bumerang bagi dirinya, pun pemerintah. Bahkan, komentar Tedjo membuat dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Menggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan masukan kepada Menko Polhukam agar meluruskan pernyataan-pernyataannya. Menurut JK, Jokowi meminta agar tedjo menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat.
"Tentu presiden sudah memberikan suatu nasihat-masihat, suatu apa itu agak diluruskan yang baik, istilah-istilah yang katakanlah mungkin terlalu dipahami tidak sesuai tentu jangan dipergunakan. Sudah berikan pandangannya," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
JK juga mengaku sudah memberikan pasukan kepada mantan KSAL tersebut agar menggunakan kosa kata yang sesuai dalam memberikan komentar. "Saya juga sudah memberikan pandang ke Pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuai lah," ujar JK.
Sebelumnya, Tedjo ikut berkomentar soal kisruh KPK vs Polri. Dia menyebut jika tak baik mengerahkan massa untuk mendukung KPK agar Bambang Widjojanto dibebaskan dari Bareskrim Polri.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.
Pernyataan Tedjo ini menuai kritik pedas di masyarakat khususnya LSM antikorupsi yang ikut berdemo saat itu. Tidak hanya itu, bahkan Tedjo kena bully di media sosial. Marak muncul meme atau gambar plesetan lucu yang menyindir Tedjo.
Baca juga:
Rektor UGM: Pernyataan Menteri Tedjo tak usah didramatisir
Dilaporkan ke Bareskrim terkait 'rakyat tak jelas', ini kata Tedjo
Bareskrim harus berani usut Menteri Tedjo soal 'rakyat tak jelas'
Sudah dibully Menteri Tedjo dilaporkan ke Bareskrim
Menteri Tedjo didesak minta maaf karena sebut rakyat tak jelas
Ibu Guru Kembar ikut sentil Menteri Tedjo soal 'rakyat tak jelas'
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan baku tembak antara TNI-Polri dan KKB terjadi di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.